Borobudur, Magelang (23/7). Mahasiswa KKN Undip melakukan rangkaian kegiatan untuk memberikan inovasi kepada pemerintah desa Bumiharjo terkait pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Apa itu pendataan DTKS??? Pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan program penanggulangan kemiskinan melalui aplikasi Sistem Koneksitas Desa (SIKDES) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 Juli 2020 di Balaidesa Bumiharjo, sebagai upaya bentuk penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial dari pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).
LALU... INOVASI SEPERTI APA YANG DILAKUKAN UNTUK PENDATAAN DTKS???
Â
Pengisian Formulir DTKS
Sebelum dilakukan penginputan data melalui aplikasi SIKDES (Sistem Koneksitas Desa) dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), perlu dilakukan pengisian data formulir oleh warga dengan format berisi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset, dan kepesertaan program bansos/subsidi. Sebelumnya pemerintah desa membagikan formulir kepada warga dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu (door to door). Hal itu sangatlah tidak efektif dan efisien, ditambah lagi saat pengisian formulir tidak didampingi oleh pihak pemerintah desa sehingga memungkinkan warga untuk bisa memanipulasi data. Oleh karena itu, diberikan inovasi kepada pemerintah desa untuk melakukan pengisian formulir Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilaksanakan secara serentak di Balaidesa Bumiharjo agar lebih efektif dan efisien.
Program inovasi ini sudah terlaksana cukup baik pada hari Kamis pukul 10.00 sd 12.00 WIB di Balaidesa, yang dihadiri oleh 133 warga desa Bumiharjo yang tergolong tidak mampu/miskin. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi menjadi 3 kloter.
*Kloter I (10.00 sd 10.45 WIB) : Dusun Sigug dan Dusun Senden
*Kloter II (10.45 sd 11.30 WIB) : Dusun Sodongan
*Kloter III (11.30 sd 12.00 WIB) :Dusun Jaban dan Perum Griya Kencana Permai
Kemudian pada saat pengisian formulir, didampingi oleh pihak pemerintah desa untuk membantu mengarahkan warga agar tidak terjadi kesalahan. Dan setiap warga diwajibkan membawa lampiran seperti KK, surat tanah, kitir pajak, dan lain-lain sesuai yang terlampir diundangan untuk menghindari terjadinya manipulasi data.
Pendataan DTKS ini dilakukan 3 kali dalam setiap tahun. Sehingga dengan adanya inovasi ini diharapkan bisa membantu memudahkan pemerintah desa Bumiharjo setiap mengadakan pendataan DTKS agar berjalan efektif dan efisien.
Oleh: Luluk Atul Khasanah
Editor: Abdi Sukmono
