Faktor Rachmawati Dipecundangi Partai Gerindra Pasca Putusan MA

Dilansir dari laman CNN Indonesia (7/7/2020) "Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Sukarnoputri tak akan berpengaruh pada hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019".

Pilpres 2019 lalu diwarnai dengan berbagai polemik. Di antaranya soal kecurangan dalam pemilu. Hasil penghitungan suara pada pemilu 2019 diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Inilah yang kemudian melatarbelakangi Rachmawati yang sempat menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi ke MA terkait PKPU soal Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilu. Gugatan diajukan pada 13 Mei 2019.

Alhasil, beberapa hari yang lalu putusan MA keluar. MA diketahui mengabulkan gugatan Rachmawati atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu. PKPU itu menjelaskan soal penetapan paslon yang memperoleh suara terbanyak. Hasil putusan ini cukup menggegerkan publik. 

Hal yang menarik setelah putusan MA tersebut adalah sikap partai Gerindra. Seperti yang dimuat di awal tulisan ini. Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati Sukarnoputri tak akan berpengaruh pada hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Setidaknya ada dua kemungkinan faktor sikap partai Gerindra dalam merespons putusan MA tersebut, yaitu menghormati upaya rekonsiliasi dan kepentingan politik Pilpres 2024.

Menghormati Upaya Rekonsiliasi

Ketegangan suasana Pilpres 2019 lalu terbilang cukup berbahaya. Terjadi pembelahan yang hebat, tidak hanya pada tataran Paslon dan partai pengusung masing-masing, namun juga hingga tataran masyarakat pendukungnya. Konflik horizontal antar pendukung hingga dugaan kecurangan dalam pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif.

Pasca Pilpres, pun ketegangan antar kubu 01 dan 02 masih terasa eksis hingga sekarang. Buktinya istilah 'Kadrun' dan 'Cebong' masih mewarnai jagad maya yang merupakan simbol identitas kedua kubu pendukung. 

Bicara tentang rekonsiliasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh Joko Widodo sebagai Presiden terpilih ialah menjadikan kompetitornya dalam Pilpres 2019 yaitu Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan). Masuknya Prabowo Subianto dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju, yang katanya bagian dari upaya rekonsiliasi justru dinilai mengancam masa depan demokrasi. Lazimnya oposisi tidak boleh bergabung ke dalam struktur pemerintahan yang berkuasa (Kabinet). Akan tetapi harus tetap berada di luar pemerintahan untuk melakukan kontrol kebijakan. 

Terlepas dari polemik tersebut, Prabowo Subianto sudah menjadi bagian dari pemerintahan yang berkuasa. Dengan sendirinya jabatan yang melekat tersebut menjadi legitimasi kedua petarung politik tersebut sudah berdamai. Jabatan Menhan secara kompetensi menjadi bidang yang tepat untuk seorang Prabowo Subianto. Sehingga Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Pemerintahan dapat optimis bahwa seorang Prabowo Subianto akan menunjukkan kualitas yang baik sesuai pengalaman dan kemampuannya.

Sehingga ketika putusan MA mengabulkan permohonan Rachmawati, boleh jadi sikap partai Gerindra dalam merespons hal tersebut salah satunya faktor menghormati upaya rekonsiliasi yang sudah disepakati. Jika saja sikap partai Gerindra menindaklanjuti putusan MA tersebut, maka kemungkinan terjadinya ketegangan politik sangat mungkin terjadi. Bisa dibayangkan Prabowo Subianto mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju dan secara otomatis pendukung yang masih memiliki simpatik akan bergerak menyoal hasil Pilpres 2019 lalu. 

Kepentingan Politik Pilpres 2024