Pandemi Covid-19 per hari ini belum menunjukkan tanda-tanda bahwa akan berakhir dalam waktu dekat. Kondisi ini menekankan peran aktif Pemerintah melalui kebijakan yang produktif. Jangan sampai justru mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif alias tidak menyelesaikan masalah melainkan memperparah situasi.Â
Kita melihat bahwa sejak awal Pemerintah menetapkan pandemi ini sebagai bencana nasional, terdapat beberapa kebijakan dan istilah yang dinilai kontroversial. Sebut saja "Pelonggaran PSBB", "Berdamai dengan Korona" dan sebagainya. Hingga yang terbaru saat ini adalah "New Normal".
Kebijakan yang berubah-ubah dan sejauh mana efektifnya, adalah diskursus penting menguji kapasitas kepemimpinan di tataran eksekutif. Menurut data statistik jumlah kasus yang ada hingga sekarang ini belum bisa dikatakan Pemerintah berhasil. Lantas, kinerja Pemerintah buruk?Â
Survei indobarometer tentang respon masyarakat terhadap langkah Pemerintah pusat mengatasi pandemi Covid-19 menunjukkan dominan masyarakat tidak puas. Hal ini rasional karena memang faktanya negara belum mampu memberikan hasil yang cukup baik dalam mengatasi permasalahan ini. Dikutip dari detikNews bahwa Survei: Penanganan Corona Pemerintah Pusat Tak Memuaskan, Pemprov Lebih Baik (26/5/2020).
"Survei ini menunjukkan mayoritas responden tidak puas akan penanganan Corona yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Ma'ruf Amin sejak kasus pertama positif diumumkan pada 2 Maret lalu. Ada 53,8% yang merasa tidak puas (gabungan puas dan tidak puas sama sekali) dan 45,9% yang merasa puas (gabungan puas dan sangat puas)."
Kebijakan "New Normal" menjadi langkah berikutnya strategi Pemerintah menangani pandemi Covid-19. Menurut informasi yang beredar di media massa "New Normal" akan diberlakukan di 4 Provinsi dengan syarat-syarat tertentu. Langkah inipun mendapatkan sorotan dari beberapa pihak maupun ormas. PP Muhammadiyah menanggapi kebijakan ini dalam beberapa poin penting.Â
Ketua PP Muhammadiyah Sebut Rencana New Normal Membingungkan Masyarakat
"Pemerintah justru akan melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi?" kata Haedar dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/5/2020).
Pemerintah betul-betul sedang diuji, setiap langkah-langkah yang Ia ambil akan berpengaruh terhadap persepsi publik. Di satu sisi publik mendukung upaya percepatan penanganan Covid-19, di sisi lain publik juga punya hak untuk mengkritisi kebijakan yang dinilai justru kontraproduktif.Â
