Ketegangan kawasan seolah ada di mana-mana di berbagai wilayah di dunia. Perang Rusia-Ukraina belum selesai, namun ketegangan berlanjut ke kawasan Asia. Amerika Serikat (AS) tampaknya tidak merasakan kemenangan di kawasan Eropa, sehingga merasa perlu menjajal kekuatan China.
Titik pusat ketegangan itu pada saat ini adalah Taiwan. Kontroversi kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan telah menimbulkan ketegangan di Selat Taiwan. Pemerintah China mengulangi ancamannya tentang kemungkinan aksi militer jika Pelosi benar-benar berada di Taiwan.
Kunjungan itu menjadi sebuah kontroversi internasional karena dua hal. Pertama, ketidakjelasan kunjungan itu telah melahirkan kontroversi. China menunjukkan protes kerasnya.
Bahkan protes China ditunjukkan secara nyata melalui penggelaran kekuatan militernya. Bertepatan dengan peringatan kelahiran People's Liberation Army (PLA/Tentara Pembebasan Rakyat) China, penggelaran militer menjadi ajang unjuk kekuatan dan kesiapan China merespon kunjungan Pelosi.
Berita-berita yang belum dikonfirmasi mencatat kendaraan logistik militer China sedang membawa kendaraan tempur dan artileri berat yang diduga menuju ke wilayah pesisir terdekat dengan Taiwan. Bahkan di platform Weibo, Komando Timur PLA merilis sebuah rekaman kesiapsiagaan militer Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara China untuk bertempur.
Kedua, asal kontroversi itu adalah kunjungan penjabat resmi AS yang biasanya dirahasiakan. China selalu menolak kunjungan pejabat resmi AS ke Taiwan. Alasannya adalah bahwa kunjungan itu dianggap sebagai pengakuan secara tidak langsung AS terhadap Taiwan sebagai sebuah negara berdaulat.
Data intelijen AS mengakui pergerakan sejumlah peralatan militer China mendekati wilayah Taiwan. China dikhawatirkan akan melakukan provokasi militer, seperti penembakan rudal di Selat Taiwan atau serangan skala besar ke wilayah udara Taiwan.
Kebijakan Satu China
Perilaku China itu sebenarnya didasarkan pada kebijakan "One China Policy." Bagi pemerintahan Xin Jinping, Taiwan adalah bagian dari People's Republic of China. Kenyataan itu bahkan telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tidak adanya perwakilan resmi Taiwan di badan dunia itu.
