Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Kunjungan PM Hun Sen ke Myanmar, Dilema dan Risiko bagi ASEAN?

11 Januari 2022   19:32 Diperbarui: 12 Januari 2022   11:50 641
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
PM Kamboja Hun Sen (kiri) yang juga ketua ASEAN tahun ini, saat berkunjung ke Myanmar dan bertemu bos junta militer Min Aung Hlaing (kanan).| Sumber: France24 via KompasTV

Bagaimana kaitan antara pertemuan PM Kamboja Hun Sen dan pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing dengan ASEAN? Atau bagaimana posisi ASEAN terhadap pertemuan PM Hun Sen dengan Jenderal Min Aung Hlaing?

Pertanyaan itu perlu dimunculkan mengingat dua faktor penting. Pertama, faktor posisi Kamboja sebagai Ketua ASEAN pada 2022. Posisi itu mengharuskan PM Kamboja Hun Sen mengambil inisiatif untuk membangun perdamaian di kawasan ini, khususnya dalam penyelesaian krisis politik Myanmar.

Dengan posisi itu, PM Hun Sen mengunjungi Myanmar pada 10 Januari 2022 untuk menemui Jenderal Hlaing. Walaupun didahului oleh ledakan bom di dekat Kedutaan Besar Kamboja di Myanmar, Hun Sen tetap bertemu Jenderal Hlaing.

Faktor kedua adalah konsekuensi dari pertemuan itu. Kekawatiran di antara para pemimpin ASEAN lain adalah bahwa pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa Kamboja mengundang menteri luar negeri Myanmar pada pertemuan antar-menteri luar negeri se-ASEAN mendatang.

Kekawatiran ini sangat jelas dan relevan mengingat hasil kesepakatan itu belum jelas benar hingga sekarang. Jika tidak ada kesepakatan itu, maka ASEAN tidak akan menerima potensi masalah dan risiko. Sebaliknya jika benar, maka kesepakatan itu berarti bahwa Kamboja menempatkan ASEAN dalam posisi berbeda dari sebelumnya.

Posisi ASEAN selama ini adalah Myanmar tidak memiliki pemimpin definitif, sehingga perwakilan Myanmar di ASEAN adalah perwakilan non-politik. Akibatnya Myanmar memilih tidak hadir pada tiga (3) pertemuan tingkat tinggi ASEAN. 

Ketiga pertemuan itu adalah KTT ke-38 dan ke-39 pada Oktober 2021, serta KTT ASEAN-China pada November 2021. Indonesia juga tidak mengundang Myanmar pada Bali Democracy Forum di awal Desember 2021 lalu.

An Khoun SamAun/National Television of Cambodia/AP via www.washingtonpost.com
An Khoun SamAun/National Television of Cambodia/AP via www.washingtonpost.com

Dilema dan Risiko
Jika benar bahwa kesepakatan itu menjadi "alat" diplomasi Kamboja untuk mendesak ASEAN menerima kembalinya perwakilan Myanmar, maka Myanmar semakin menyulitkan posisi ASEAN. 

Alih-alih menjalankan 5 konsensus yang telah disetujui Jenderal Hlaing pada KTT Khusus mengenai Myanmar di Jakarta pada April 2021, Myanmar justru memaksa ASEAN berada dalam situasi dilematis.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun