Menkes Baru dan Diplomasi Menjamin Vaksin Gratis

Kedua, diplomasi kesehatan Indonesia seakan mengunci China untuk memberikan prioritas penyediaan vaksin kepada Indonesia. Sebanyak 1,2 juta vaksin telah datang di Indonesia pada 6/12/2020 lalu dan disusul dengan 1,8 vaksin lagi di awal 2021 mendatang. 

Ketiga, pemerintah Indonesia juga menerima vaksin-vaksin Covid-19 dari perusahaan farmasi lainnya. Pada saat ini, vaksin Sputnik V dari Rusia sedang mengajukan ijin edar kepada BPOM. Persaingan bisnis vaksin Covid-19 tampaknya akan berlangsung mulai 2021 mendatang. Pemerintah melalui Kemenkes perlu mengambil kebijakan pengaturan peredaran dan implikasinya terhadap masyarakat.

Vaksin Global
Diplomasi pada umumnya diletakkan dalam kerangka relasi antara kebutuhan domestik dan realitas internasional. Diplomasi vaksin Indonesia tidak bertolak belakang dengan upaya Indonesia mendukung vaksin Covid-19 sebagai barang publik global di berbagai forum multilateral.

Indonesia secara aktif terus memantau perkembangan pengembangan vaksin (secara) multilateral ini. Komitmen itu ditegaskan Indonesia dalam berbagai pertemuan dan diskusi dengan World Health Organization (WHO) dan Coalition for Epidemic Preparedness Inovation (CEPI), termasuk pada Sidang Umum PBB pada September 2020.

Dalam sidang ke-75 Majelis Umum PBB pada September 2020, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kesetaraan akses bagi semua negara untuk mendapatkan pasokan vaksin COVID-19 yang aman dan dengan harga terjangkau. Komitmen multilateral telah dibuat dan disepakati negara-negara pendukung. 

Namun demikian, ujian sebenarnya dari efektifitas kerjasama multilateral itu adalah pada pelaksanaannya. Sejauh mana komitmen multilateral dapat benar-benar dijalankan di negara-negara miskin atau tertinggal dengan akses vaksin yang aman, setara, dan terjangkau. 

Vaksin Gratis
Upaya Indonesia memperoleh jaminan pasokan vaksin memang sempat menimbulkan pertanyaan kritis. Indonesia dianggap terperangkap pada kecenderungan nasionalisme vaksin. Kepentingan nasional dipandang lebih dominan dalam diplomasi bilateral.

Namun demikian, suara kritis atas nasionalisme vaksin tidak berarti bahwa orientasi diplomasi Indonesia tidak relevan. Demi kepentingan nasional, pemerintah Indonesia memiliki hak dan kewajiban melindungi warganegaranya, termasuk menjamin ketersediaan vaksin di dalam negeri.

Menurut saya, diplomasi pemerintahan Jokowi telah menempatkan nasionalisme dan multilateralisme vaksin dalam posisi saling mendukung, bukan saling bertentangan atau meniadakan.

Partisipasi aktif dalam kerjasama multilateral mengenai pandemi telah memungkinkan Indonesia menegaskan posisi-nya sebagai pemain aktif dan pendukung kuat bagi prinsip kesetaraan, keamanan, dan harga terjangkau dalam vaksinasi Covid-19 bagi semua penduduk dunia. 

Akhirnya, tidak ada satu negarapun yang mampu menghadapi pandemi ini sendiri, meskipun mereka adalah negara super power. Semua negara harus bekerja sama. Dalam konteks global, vaksinasi Covid-19 tidak bisa terbatas pada terirori nasional sebuah negara saja, namun harus bersifat global bagi semua penduduk dunia. Vaksin Covid-19 Untuk Semua.