Pentingnya Parpol di Indonesia Belajar dari Kebijakan Luar Negeri AS di Pilpres 2020

Upaya-upaya diplomatis menjadi mekanisme penting dalam hubungan AS dengan negara-negara lain atau organisasi regional dan multilateral. Meskipun demikian, diplomasi untuk meningkatkan kerjasama pemerintahan AS —-yang berasal dari Partai Demokrat—- itu biasanya disertai persyaratan tertentu, yaitu pelaksanaan nilai-nilai universal. Pelanggaran atas pelaksanaan nilai-nilai universal di sebuah negara akan mempengaruhi kelajutan kerjasama atau bantuan AS kepada negara itu. 

Sementara itu, Partai Republik lebih banyak berorientasi ke isu-isu domestik. Kepentingan nasional menjadi motif dan tujuan utama dalam politik luar negerinya. Kecenderungan itu semakin menguat ketika AS dipimpin presiden Trump.

Bagi presiden Trump, politik luar negeri AS harus memberikan keuntungan kepada AS. Jika tidak, AS akan mengurangi dan meninggalkan kebijakan luar negeri itu. Trump mengagetkan dunia dengan keluar dari kesepakatan perdagangan bebas Trans Pacific Partnership (TPP) yang sebenarnya merupakan inisiatif Presiden Obama.

Kebijakan AS tidak membayar iuran tahunan keanggotaan di lembaga internasional dan, bahkan, keluar dari keanggotaan di beberapa lembaga internasional baru pertama kalinya terjadi di masa presiden Trump. Apalagi kebijakan itu beresiko membahayakan posisi strategis sekutu terdekatnya, seperti NATO. Sebelum Trump, presiden AS dari Partai Republik tidak sampai bertindak sedrastis itu. 

Contoh Australia
Contoh lain yang menarik adalah politik luar negeri Australia. Di awal tahun 2000an, kekuatan koalisi Partai Liberal-Nasional seringkali menempatkannya berhadapan langsung dengan Partai Buruh Australia.

Salah satu kebijakan luar negeri yang menarik adalah kebijakan Australia dalam menangani masalah terorisme. Kedua parpol itu sama-sama mendukung kebijakan pemerintahan AS George Bush Jr., yaitu global war on terrorism (GWOT).

Konsekuensinya, Australia yang dipimpin Perdana Menteri John Howard dari partai koalisi Liberal-Nasional mengirimkan pasukannya ke berbagai negara dalam rangka mendukung kebijakan global AS itu. 

Ketika Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi PM baru dan mengubah kebijakannya. PM Rudd dan Partai Buruh Australia menegaskan kontinuitas dukungan Australia terhadap AS. Namun, Rudd menambahkan bahwa ancaman terorisme telah bergeser dari global terrorrism menjadi home-grown terrorism. Beberapa insiden di Australia menunjukkan peningkatan terorisme yang muncul dan berkembang di see dalam negeri Australia sendiri. 

Akibatnya, PM Rudd mengubah kebijakan anti-terorisme Australia, yaitu tidak lagi mengirim pasukan Australia ke luar negeri sesuai permintaan AS. Namun sebaliknya, PM Rudd menarik pasukannya Yang berada di berbagai negara secara bertahap pulang ke Australia untuk meningkatkan pertahanan domestik dari home-grown terrorism itu.

Bagi Indonesia
Contoh di atas menunjukkan bahwa perbedaan kebijakan luar negeri tidak semata ada pada tataran kebijakan dan pelaksanaannya, namun juga bisa di tingkat pelaksanaannya saja. Sistem politik AS menempatkan kedua parpol dominan itu memiliki kebijakan luar negeri yang hampir semuanya berbeda. 

Partai Republik lebih beroreintasi domestik, Partai Demokrat lebih internasionalis. Partai Republik lebih mengutamakan penggunaan kekuatan militer, Partai Demokrat menggunakan nilai-nilai universal untuk ‘mengalahkan’ negara lain.