Salah satu tantangan besarnya adalah menyeimbangkan kembali aktifnya AS di berbagai forum kerjasama multilateral, tanpa mengabaikan penanganan pandemi di negerinya sendiri. Bahkan AS mungkin bisa membuka diri lewat sharing informasi dan berbagai upaya nyata yang telah dilakukan selama ini oleh pemerintahan Trump.
AS kembali masuk menjadi anggota WHO, menjamin membayar iuran tahunan keanggotaan WHO, dan ikutserta secara aktif dan konstruktif dalam penemuan vaksin Covid-19 dan penyediaannya secara global, aman, dan terjangkau. Selain itu, keikutsertaan AS dalam forum multilateral dapat memberikan pengaruh berbeda dalam mengurangi kecenderungan nasionalisme vaksin selama ini.Â
Bagi negara-negara Asia, kehadiran kembali AS dapat berperan menjadi penyeimbang meningkatnya posisi China di kawasan ini. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang disepakati 15 negara di KTT ke-37 ASEAN menjadi simbol kemenangan ekonomi China di kawasan ini, tanpa kehadiran AS.Â
Dalam konteks ini, pemahaman Presiden Jokowi dan kepala negara atau pemerintahan berbagai negara terhadap situasi domestik Biden dapat mengurangi kekecewaan jika harapan itu tidak terpenuhi. Kapabilitas AS sebagai pemimpin atau untuk memainkan peran global akan sangat tergantung pada kapabilitasnya menangani pandemi di tingkat domestik.Â
Oleh karena itu, Indonesia dan berbagai negara harus bisa menyakinkan AS bahwa partisipasi globalnya akan juga meningkatkan kapabilitas domestiknya dalam menangani pandemi Covid-19.
Bagi Indonesia, pemerintahan Presiden Jokowi perlu memiliki pengetahuan mengenai dinamika perubahan dan kesinambungan kebijakan luar negeri di bawah Presiden terpilih Biden.Â
Tujuan utamanya adalah menjadikan Indonesia sebagai subyek, bukan obyek, dalam hubungan internasional. Dengan peran sebagai subyek itu, Indonesia dapat memanfaatkan setiap kebijakan luar negeri dari suatu negara, termasuk AS, tanpa tergantung pada siapa yang menjadi presidennya.
