Antara Maret-Juni 2020, siapa menyangka berbagai kota wisata di Eropa tiba-tiba sepi tanpa lalu-lalang wisatawan asing. London, Paris, Heidelberg, Santorini, Hallstatt, dan kota-kota lain seperti kehilangan pengunjung global mereka. Industri wisata pun berhenti beroperasi. Hotel, restoran, museum, penerbangan menghentikan layanan mereka, tanpa ada penolakan, apalagi protes. Bandar udara dan berbagai jalur internasional pun harus ditutup. Kebebasan lalu lintas barang, jasa, modal, manusia antar-negara sebagai anak kandung globalisasi pun harus dihambat dan dilarang.
Setelah pariwisata Uni Eropa (UE) menikmati musim panas yang tidak terlalu menggembirakan, UE dihadapkan pada kemungkinan penerapan kebijakan nasional dari anggotanya dalam merespon gelombang kedua pandemi. Italia dan Jerman berpotensi menjalankan kebijakan itu.Â
Pandemi Covid-19 adalah isu kesehatan unprecendented yang mempengaruhi semua sektor kehidupan, termasuk pariwisana di Uni Eropa (UE). Organisasi regional ini terdiri dari 27 negara anggota yang memiliki ketentuan dan aturan main sama secara regional, termasuk di sektor pariwisata. Sifat unprecedented dari Covid-19 harus dialami oleh sektor pariwisata UE dan negara-negara anggotanya.
Kebijakan lockdown Italia disebabkan kemungkinan persebaran pandemi di dalam negeri. Sedangkan pemerintah Jerman melarang warganegaranya ke beberapa negara di Eropa sebagai akibat dari peningkatan kasus Covid-19 di negara-negara itu. Kenyataan itu tentu saja berdampak pada sektor wisata.
Padahal selama ini sektor pariwisata di UE memberikan kontribusi rata-rata hampir 15 persen bagi pendapatan domestik. Bagi Yunani, sektor ini bahkan menyumbang 30 persen pendapatan nasional. Namun demikian, Covid-19 telah menyebabkan lebih dari 10 juta pekerjaan di sektor wisata hilang. Sektor ini pun mengalami kerugian lebih dari 100 trilyun dolar AS sejak Maret lalu.
Regionalisasi UE
UE dengan sistem supranasional seharusnya lebih mampu merespon dampak Covid-19 terhadap sektor pariwisata. UE salah satu produk nyata dari integrasi regional yang berdasarkan pada kesamaan kawasan atau wilayah. Ada juga bentuk integrasi regional lain yang dimunculkan karena alasan-alasan lain, misalnya dalam rangka supply production chain, kesamaan tujuan, dan lainnya.
Integrasi regional di UE dikenal dengan nama  supranasionalisme. Dengan supranasionalisme ini, negara-negara di Eropa bekerjasama membentuk lembaga-lembaga dengan diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan berbagai aturan main regional yang mengikat negara-negara anggotanya. Aturan-aturan main regional itu mengandung manfaat (insentif) jika dijalankan, tetapi juga memiliki resiko/hukuman jika dilanggar atau tidak dijalankan.Â
Dengan supranasionalisme itu, negara-negara anggota UE menyerahkan sebagian otoritas nasionalnya kepada UE untuk diatur dan dijalankan UE dalam koordinasi dengan negara-negara anggota lainnya. UE memiliki banyak lembaga regional seperti Common Agricultural Policy (CAP), Parlemen, Eksekutif, imigran, lingkungan, dan lain-lain.
Pemahaman tentang regionalisasi UE akan lebih mudah dengan membandingkannya dengan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Regionalisasi ASEAN mengambil bentuk inter-governmentalisme. Berbeda dengan UE yang telah memiliki berbagai lembaga untuk mengorganisasi dan menjalankan segala urusan di tingkat regional, ASEAN hanya memiliki kantor sekretariat. ASEAN tidak punya Parlemen ASEAN, forum eksekutif regional dan lain-lain.Â
Akibatnya, gerakan ASEAN lebih terbatas dalam merespon isu-isu darurat karena tidak ada lembaga yang mengurusinya. Sekretariat ASEAN berfungsi sebagai fasilitator atau good offices bagi pelaksanaan berbagai kegiatan ASEAN.
Dari kedua bentuk integrasi regional itu, UE dengan supranasionalisme-nya seharusnya lebih mampu memberikan respon dini dalam menangani pandemi Covid-19 ketimbang ASEAN. Struktur kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia di UE seharusnya juga sudah lebih siap menghadapi situasi darurat pandemi Covid-19 ini, termasuk dampaknya terhadap sektor pariwisata di UE.
