Mohon tunggu...
Ludiro Madu
Ludiro Madu Mohon Tunggu... Dosen - Dosen

Mengajar di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Yogyakarta.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Strategi Diplomasi Indonesia Melawan Covid-19

21 Oktober 2020   22:27 Diperbarui: 21 Oktober 2020   22:46 1019
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Virus Corona benar-benar menjadi pengubah permainan (game changer) bagi politik luar negeri Indonesia (PLNI). Gegara virus itu, prioritas PLNI disesuaikan menjadi dua prioritas, yaitu menangani pandemik dengan memastikan ketersediaan dan akses medis, serta perlindungan bagi WNI di luar negeri.

Perlindungan warganegara melalui diplomasi pandemi atau vaksin telah menjadi fokus utama pelaksanaan PLNI di tahun pertama pemerintahan Jokowi dan Makruf.

Strategi Diplomasi
Sejak Maret 2020 berbagai langkah diplomasi diabdikan untuk mewujudkan kedua prioritas PLNI itu. Secara garis besar, ada dua strategi diplomasi, yaitu strategi ke dalam dan ke luar.

Pertama, strategi ke dalam terkait dengan pembatasan lalu lintas warganegara hingga penutupan perbatasan internasional, termasuk repatriasi warganegara Indonesia (WNI) di luar negeri. Melalui strategi ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan kesehatan secara maksimal kepada WNI di dalam negeri. Langkah ini juga ditempuhnegara-negara lain dengan tujuan sama. 

Lalu, strategi kedua merupakan upaya diplomasi melalui forum-forum bilateral, regional dan multilateral. Forum-forum itu digunakan sebagai medium diplomasi Indonesia untuk merespon persebaran virus Corona hingga menjamin persediaan vaksin Covid-19.

Melalui pertemuan virtual, diplomasi Indonesia menegaskan kepentingan nasionalnya melalui Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, ASEAN dan mitra strategis (East Asia Summit/EAS, ASEAN plus Three/APT, AS, China, dan Rusia) dan Sidang Umum PBB. Salah satu agenda utama yang selalu ada dalam berbagai forum itu adalah respon terhadap pandemi Covid-19.

Selain itu, Indonesia juga berdiplomasi secara bilateral dengan berbagai negara. Hingga satu minggu kemarin, pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi vaksin secara gerak cepat. Tujuannya adalah demi menjamin pasokan vaksin bagi warganegara Indonesia. 

Di tengah kontroversi UU Cipta Kerja, Presiden Joko (Jokowi) Widodo memerintahkan menteri-menterinya menegaskan kerjasama kesehatan, khususnya dalam penyediaan vaksin, dengan negara-negara lain. 

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut B Panjaitan dan Menteri Kesehatan Terawan berada di Cina untuk dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi menegaskan jaminan pasokan vaksin mulai November mendatang.

Sementara itu, Menteri BUMN Eric Thohir dan Menlu Retno Marsudi berkunjung ke Swiss dan Inggris untuk mengamankan komitmen pengadaan vaksin Covid-19 dari sumber yang telah ada di negara itu. Kunjungan itu merupakan upaya menjamin pasokan vaksin bagi kepentingan perlindungan warganegara Indonesia. 

Sebelumnya, Indonesia telah mengikat kerjasama dengan China untuk mengusahakan vaksin Covid-19 hingga tahap penyediaan vaksin ke Indonesia. Tidak hanya dengan China, Indonesia juga mendapat tawaran kerjasama mengenai vaksin dari Rusia dan, terakhir, Australia. Namun hingga sekarang tawaran dari Rusia dan Australia belum direspon pemerintah Indonesia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun