BPJS Naik dan Tidak Ada Solusi bagi Rakyat

Berita mengenai iuran Bpjs akan naik sudah begitu ramai di bicarakan di media cetak mau mau media Online. Di mana iuran Bpjs akan di naik kan di tahun 2020 bulan januari. 

Inilah kenyataan yang harus diterima rakyat Indonesia dari kebijakan pemerintah. Dan selain akan di naik kan nya iuran Bpjs, pemerintah pun akan memperlakukan sanksi bagi yang tidak membayar iuran Bpjs. Berupa penutupan pelayanan umum seperti Sim, Paspor, kredit dll, dimana semua akan di tutup bagi yang menunggak.

Selain sanksi yang akan di berlakukan oleh pemerintah, ternyata bpjs pun melibatkan pihak ketiga untuk penagihan iuran yaitu kolektor yang akan melakukan visit ke setiap peserta bpjs yang menunggak iuran.

Terlepas dari semua yang akan di berlakukan pemerintah, yang menjadi pertanyaan apakah tidak ada solusi terbaik dari pemerintah? Jika memang tidak ada kenapa tidak melibatkan rakyat dalam meminta pendapat, ide sehingga pemerintah pun tidak tersudut dgn opini bpjs. Bukannya merendahkan para pejabat di teras pemerintahan, jika semua kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, itu menandakan ketidakmampuan para pejabat dalam menangani bpjs.

Sebenarnya rakyat akan bisa menerima dengan kebijakan iuran Bpjs naik, asal ada solusi dalam hal membayarnya. Tapi apabila tidak ada solusi dalam membayar iuran Bpjs, maka akan membebankan rakyat itu sendiri. 

Oleh karena itu bagaimana menciptakan uang bagi rakyat, sehingga rakyat tidak merasa ada beban. Dan di era digital ini, semua nya bisa, asal pemerintah pun ada kemauan dan membuka ruang kepada rakyat, dan beban pemerintah pun akan berkurang.

Dan jangan menciptakan karakter pengemis kepada rakyat. Ini pun jika pemerintah mau berpikir untuk kepentingan rakyat, bukan hanya memikirkan kelompok atau pun partai.

Lucky Zamaludin Malik
CEO Pasar Digital