elde
elde profesional

penggembira....

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara Pilihan

Siapa Berpotensi Tersandera Parpol Bila Jadi Gubernur, Ahok atau Anies?

17 Maret 2017   15:30 Diperbarui: 17 Maret 2017   15:38 1372 23 22
Siapa Berpotensi Tersandera Parpol Bila Jadi Gubernur, Ahok atau Anies?
images.static6.com

Untuk pertamakali pemilihan langsung Gubernur DKI saat ini ketiga calon yang dimunculkan bukan dari kader partai politik. Tentunya ini bukan tanpa alasan mengapa parpol memilih jalan demikian. Walaupun dari kader partai ada beberapa sosok yang menonjol, menjadi pertanyaan kenapa tidak berani mengajukannya menjadi calon Gubernur.

Bila kita sedikit menengok kebelakang hingar bingarnya menjelang perhelatan Pilkada DKI kali ini yang banyak dikatakan rasa Pilpres, tentunya masih ingat dengan fenomena yang sempat dimunculkan oleh komunitas anak muda yang menamakan dirinya "Teman Ahok". Semangat anak-anak muda yang menginginkan Ahok kembali maju di Pilkada lewat jalur independen. Dengan cara mengumpulkan KTP sebagai jalan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh KPUD.

Antusias masyarakat Jakarta pun begitu besar dan konon KTP yang dikumpulkan mencapai lebih dari 1 juta. Angka yang melebihi batas minimum persyaratan KPUD. Menunjukkan kepercayaan masyarakat pada partai politik sudah berada di titik yang memprihatinkan. Hal yang tentunya bisa dipahami karena melihat fenomena korupsi yang masih marak dan pelakunya sebagian orang partai. Rasa alergi pada parpol pun sudah menjangkiti warga.

Berkaca dari fenomena yang terjadi di masyarakat dan terinspirasi oleh kerja "Teman Ahok", untuk mengambil hati rakyat, parpol pun tidak berani gegabah mencalonkan kader sendiri. Paling banter cuma mengusung calon wakil Gubernurnya saja. Tentunya dengan pertimbangan pasangan yang diusung dan calon Gubernurnya berasal dari non partai bisa dimanfaatkan meraup suara dari kalangan masyarakat yang sudah alergi dengan partai politik. Kesan yang dimunculkan calon Gubernur yang diusung  tidak akan terkontaminasi dengan kepentingan partai pengusung.

SBY yang dikenal ahli strategi berpolitik pun membaca situasi ini. Bahkan hingga memajukan paslon yang diusung keduanya sekaligus bukan dari kader partai, Agus Harimurti dan Sylviana. Sayangnya nama Yudhoyono dibelakang Agus, belum menjadi jaminan kesuksesan. Masyarakat Jakarta menganggap Agus masih terlalu dini dan belum berpengalaman untuk memimpin ibukota. Akhirnya tersingkir dan gagal maju di putaran 2.

Begitu pula dengan Gerindra dan PKS yang semula sudah mantap mencalonkan Sandiaga Uno sebagai calon Gubernur. Mendekati hari pendaftaran di KPUD, mengubah strategi. Lebih memilih Anies Baswedan yang bukan kader partai sebagai calon Gubernur dan Sandi terpaksa turun derajatnya menjadi ccalon wakil Gubernur. 

Anies Baswedan yang dicukupkan jabatannya oleh Presiden sebagai Menteri Pendidikan yang hanya menjabat 2 tahun, sempat menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sebagian pihak menganggap pemberhentian Anies tidak berdasar, sekedar menjadi korban kepentingan dan ditempatkan sebagai orang yang terdzolimi. Mirip dengan kejadian ketika SBY sewaktu menjabat sebagai Menkopolkam di era Presiden Megawati. Bedanya kala itu SBY tidak dicukupkan tapi mengundurkan diri karena beralasan tidak cocok dan tidak disukai lagi oleh kalangan atas pemerintahan. Rupanya ini hanya trik saja untuk mendapatkan simpati masyarakat sebab terbukti memang berniat maju sebagai capres yang memang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya.

Memanfaatkan momentum pencukupan Anies sebagai Menteri dan untuk menarik simpati masyarakat yang kecewa atas kebijaksanaan Presiden Jokowi, maka Gerindra dan PKS lalu mengusungnya menjadi calon Gubernur. Klop sudah. Anies yang berasal dari kalangan akademis dan sejak semula memang berniat terjun ke dunia politik untuk meraih jabatan dengan dibuktikan ketika mengikuti konvensi partai Demokrat dalam menjaring capres 2014, seperti mendapatkan kendaraan baru. Gayung bersambut. Kesepakatan pun terjalin begitu cepat dan Anies pun melupakan bahwa parpol serta orang-orang yang mengusungnya sekarang ini dulu sewaktu Pilpres 2014 menjadi timses Jokowi pernah menjadi lawannya dan diserang habis-habisan.

Saat ini masyarakat khususnya warga Jakarta hanya melihat sosok calon dan juga program-program yang mereka tawarkan. Namun lupa memikirkan kelanjutannya jika nanti salah satu dari mereka itu terpilih. Apakah benar dan bisa dipercaya akan merealisasikan program yang telah dijanjikan atau sekedar lips service saja. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah Gubernur terpilih akan terkontaminasi dengan kepentingan partai atau tidak. Misalnya keberanian menolak kepentingan parpol pengusung yang bertentangan dengan kemauan rakyat dan tidak akan mengakomodasi hasrat oknum maupun parpol terkait proyek-proyek pemerintah untuk memperkaya diri.

Kita ambil saja contoh track rekord dari salah satu kandidat, Ahok. Gubernur DKI non aktif ini memang sering menimbulkan kontroversi terkait tindakan maupun ucapannya. Ketika kebijkasanaan partai tidak sesuai prinsipnya dan dianggap bertentangan dengan keinginan rakyat banyak, dia berani menolak bahkan keluar dari partainya. Terbukti sewaktu usulan Pilkada tidak secara langsung tapi dipilih oleh DPRD yang tidak disetujuinya, dia pun memilih hengkang dari Gerindra.

Kemudian masalah rancangan APBD DKI yang diduga ada selipan program-program tidak sesuai dan kental aroma permainan korupsi, ditentang habis-habisan dan tidak takut dikeroyok oleh parlemen. Upaya hak angket untuk melengserannya pun sempat digalang.

Masalah reklamasi juga tidak kalah serunya. Keinginan pengembang dengan memanfaatkan orang-orang di DPRD dan hanya mau membayar 5 % dana tambahan kontribusi tidak disetujui. Ahok tetap teguh dengan pendiriannya meminta 15%. Akhirnya kasus ini menjadikan salah satu kader Gerindra masuk bui.

Terbaru adalah masalah E-KTP. Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa KPK, nama Ahok tdak tercantum diantara anggota parlemen yang berjamaah diduga menerima uang. 

"Setahu saya, nama Ahok tidak ada yah di dakwaan," ujar Jaksa KPK Irene Putrie usai sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2017). 

Saat pembahasan pengadaan proyek e-KTP pada 2009, Ahok masih menjadi anggota Komisi II DPR RI. Menurut Susilo, kuasa hukum terdakwa kasus suap e-KTP Irman dan Sugiharto, namanya memang tidak tercantum dalam dakwaan.

"Enggak ada dalam dakwaan. Kita acuannya di dakwaan. Di BAP Pak Sugiarto tidak pernah menyebut (nama Ahok)," kata Susilo. Sumber.

Melihat catatan rekam jejak ini terbukti Ahok kuat dengan prinsipnya yang dipegang dan tidak mudah akan dipengaruhi oleh kepentingan teman-temannya di parpol atau bahkan partai politik pengusungnya sekalipun. Tegas berani menolak jika melanggar hukum atau tidak sesuai keinginan masyarakat banyak. Tidak peduli bila sampai harus mengorbankan jabatannya selama dia yakin berjalan di rel konstitusi yang benar.

Soal program yang ditawarkan juga sudah banyak yang merasakan dan membuktikannya. Bukan janji lagi tapi memang sebagian sudah direalisasikan dan sebagian lagi sedang dalam proses pengerjaan. Makanya Ahok berharap untuk bisa lanjut di periode 2 bersama Djarot pasangannya, guna menyelesaikan program yang belum rampung.

Lantas bagaimana dengan pasangan Anies-Sandi? Jika dibahas akan membuat tulisan ini panjang sekali dan karena penulis bukan pendukung paslon tersebut, maka silahkan ditafsirkan sendiri saja. Misalnya melihat rekam jejak keduanya, cara-cara mereka menggalang pendukung dan juga melihat sisi rasionalitas program yang dijanjikan. Akankah program tersebut benar akan bisa dilaksanakan dan adakah keberanian mereka menolak kepentingan partai atau ormas pendukung yang bertentangan dengan konstitusi dan keinginan rakyat banyak, serta berkaitan proyek-proyek demi memperkaya diri dan kelompoknya.