Mohon tunggu...
Lohmenz Neinjelen
Lohmenz Neinjelen Mohon Tunggu... Bola Itu Bundar Bukan Peang

Bola Itu Bundar Bukan Peang

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Jokowi Menjabat Presiden Tiga Kali Berturut-turut?

12 Agustus 2019   08:11 Diperbarui: 12 Agustus 2019   11:53 0 4 1 Mohon Tunggu...
Jokowi Menjabat Presiden Tiga Kali Berturut-turut?
sumber gambar: detik.com

Jokowi menjabat presiden tiga kali berturut-turut?

Mungkin saja ada sebagian pihak yang bengong seketika, tak percaya Jokowi menjabat presiden tiga kali berturut-turut, dan bisa menjadi sebuah rekor di era reformasi. Sebelumnya SBY yang memegang rekor menjabat presiden terlama, meski ada sebagian pihak yang cenderung sinis.

Mengapa? Karena menurut mereka selama 10 tahun SBY menjabat presiden tidak melakukan apa-apa, mirip tudingan kepada Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta saat ini. Tapi SBY dan Partai Demokrat sudah beberapa kali membantah tudingan tadi.

Jokowi terpilih lagi sebagai presiden pada Pilpres 2019 lalu, dan berpotensi menyamakan rekor SBY tadi, tapi saat ini masih sebatas berpotensi karena bisa saja di tengah jalan ada pemakzulan (impeachment) sehingga rekor jabatan presiden terlama di era reformasi tetap dipegang oleh SBY.

Tidak ada yang tahu masa depan, dan kemungkinan pemakzulan terhadap Jokowi di tengah masa jabatan presiden periode kedua bisa saja terjadi, apalagi politik di negeri ini cenderung gazebo (gak zelas bo), juga ada adagium politik yang mengatakan tak ada kawan dan lawan yang abadi, kecuali kepentingan.

Jokowi belum tentu menyelesaikan jabatan presiden 5 tahun berikutnya, tapi mengapa ada pernyataan Jokowi menjabat presiden tiga kali berturut-turut? Hal ini tak lepas dari masalah lembaga MPR yang ingin dikembalikan fungsinya seperti di era Soeharto dulu.

Pakar hukum tata negara, Feri Amsari, heran dengan maksud PDIP mengamandemen UUD 1945 dan mengaktifkan kembali GBHN. Agenda tersebut berpotensi mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara seperti di era sebelum Reformasi. 

Masih menurut pendapatnya, kembalinya GBHN berimplikasi terhadap sistem presidensial sehingga sistem pertanggungjawaban presiden menjadi ganda.

"Dua lembaga yang pada dasarnya sama tetapi melakukan dual crosscheck kepada pemerintahan. Bisa saja DPR menganggap sesuai UU tapi MPR merasa tidak sesuai GBHN," katanya di sini.

Ia pun khawatir parpol-parpol pendukung Jokowi yang menguasai 60 persen kursi parlemen nantinya melakukan bujuk rayu terkait hal ini.

"Bisa saja bujuk rayu partai politik kepada presiden saat ini adalah potensi bisa menjabat untuk ketiga kalinya jika kembali kepada UUD yang lama. Kedua, juga bisa menyampaikan ke presiden jaminan dia akan terpilih kembali dengan sistem lama," katanya menambahkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2