Persoalan menyangkut gas elpiji 3 kg atau sering disebut gas melon nampaknya masih saja mengundang persoalan. Hal demikian mengingat masalahnya yang tidak kunjung tuntas. Terlebih ketika kebutuhan gas ini meningkat , stok elpiji justru mulai "menghilang" alias sulit didapat karena "permainan curang" pihak tertentu sehingga jatah gas/elpiji yang seharusnya diterimakan kepada masyarakat miskin -- entah kemana larinya sehingga harga jualnya  membubung.
Rakyat miskin yang seharusnya dibantu dengan menikmati harga disubsidi Rp 15.500 per-tabung 3 kg akan menebusnya dengan harga lebih tinggi, bahkan bisa mencapai harga beli dua kali lipat. Para konsumen yang dikategorikan wong cilik menjadi semakin tak berdaya.
Beberapa upaya telah banyak dilakukan untuk mengatasi dan mencari solusi masalah tersebut. Misalnya pada event tertentu menjelang hari raya/lebaran atau hari besar lainnya pemerintah daerah meminta pihak Pertamina untuk menambah kuota dan disetujui.
Berdasar cermatan yang telah berlangsung dari waktu ke waktu, ternyata upaya tersebut (penambahan kuota) tidak menyelesaikan masalah. Harga gas elpiji 3 kg (walaupun kuota/pasokan ditambah untuk mengantisipasi kelangkaan) tetap saja tak terkendali, barangnyapun malah semakin susah didapatkan.
Terhadap peristiwa ini, banyak yang menyebutnya bahwa subsidi salah sasaran. Tetapi menurut penulis, sebutan tersebut sesungguhnya kurang tepat. Mengapa? Ya, karena jatah elpiji 3 kg yang seharusnya diperuntukkan rakyat miskin itu "direbut" oleh mereka yang berasal dari kalangan menengah bahkan kalangan atas.
Beralihnya hampir secara bersama di kalangan menengah dan atas untuk menggunakan gas melon/elpiji 3 kg ini sudah tentu mengganggu penerimaan jatah rakyat miskin. Akibatnya, permintaan gas melon semakin meningkat . Celah-celah inilah yang sering dimanfaatkan oleh mereka yang suka "bermain" untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Harga jual-beli gas melon selanjutnya mengikuti hukum pasar.
Berkait hal diatas, menurut  Maxensius Tri Sambodo, dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, "tata kelola niaga subsidi elpiji tabung 3 kilogram perlu diperbaiki. Selain itu, tentukan harga elpiji berdasarkan kondisi lokal. Demikian pula pasok elpiji 5,5 kg (non subsidi) sebanyak mungkin agar masyarakat mudah mendapatkannya. Pemerintah harus menyelesaikan masalah ini secepatnya, sebab konsumsi elpiji pasti naik di tahun depan, apalagi pemerintah membuat kebijakan kapal nelayan berbahan bakar gas" (Kompas, 25/10/2017, halaman 18).
Ditambahkan, subsidi elpiji tabung 3 kg akan menjadi bom waktu jika tidak segera ditangani. Sebab dari tahun ke tahun, nilai subsidinya terus meningkat. Subsidi untuk elpiji tabung 3 kg sesuai APBN-P 2017 sebesar Rp 39,95 triliun dengan kuota volume 6,199 juta metrik ton.
Subsidi tertutup dan beri tanda tabung
Menyoal subsidi yang kini mendapat sorotan beberapa pihak berkompeten, telah pula menunjukkan bahwa permasalahan ini cukup mendapat perhatian, mudah-mudahan wacana yang mengemuka dan terus bergulir tersebut sesegera mungkin menemukan jalan terbaik demi kesejahteraan bersama.
Sebagai orang awam, penulis yang kebetulan ikut ambil bagian dalam menyalurkan gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan ada baiknya sekedar memberi masukan agar distribusinya berjalan proporsional. Terutama masyarakat miskin pengguna gas melon bisa memperoleh haknya dan yang tidak miskinpun dapat membeli gas elpiji 3 kg/gas melon dengan harga non-subsidi tentunya.
Pertama kali yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan terhadap rakyat miskin, dalam hal ini data dikumpulkan/dicatat berdasar kriteria kemiskinan, melalui instrumen terukur, termasuk pengusaha kecil. Data yang terkumpul harus benar-benar akurat atau valid, bisa diuji dan dibuktikan kebenarannya secara akademis. Dan mengingat data ini tergolong dinamis, maka setiap kurun waktu tertentu, misalnya 6 (enam) bulan sekali dilakukan update data.
Nah, kepada mereka yang tergolong miskin atau pengusaha kecil ini selanjutnya diberikan kartu khusus untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg, di tempat/pangkalan yang telah ditentukan dengan harga subsidi. Dalam tata kelola subsidi mungkin ini yang disebut dengan istilah subsidi tertutup. Hanya rakyat miskin saja yang bisa atau berhak mendapatkannya.
Langkah kedua, Â perlunya dibuat tanda tabung khusus terutama tabung gas elpiji 3 kg peruntukan kalangan menengah ke atas. Misalnya: tabung gas melon warna biru sekaligus menunjukkan bahwa siapa saja bisa membeli dengan harga non-subsidi. Ini sebagai pilihan dan mengantisipasi bilamana terjadi kecenderungan kalangan menengah ke atas berlaih menggunakan gas elpiji ukuran kecil 3 kg, yang pastinya lebih praktis atau mudah dibawa kemanapun berada
Demikian sekilas tambahan catatan berupa pendapat penulis dalam ikutan perduli terhadap siapa yang berhak mendapatkan subsidi harga dan siapa yang tidak berhak untuk mendapatkan dalam membeli gas elpiji ukuran 3 kg. Dengan memberlakukan subsidi tertutup dan memberi tanda (warna khusus) bagi konsumen menengah ke atas atau umum, setidaknya mengurangi terjadinya penyelewengan peruntukan gas melon/elpiji 3 kg atau sering disebutkan dengan istilah subsidi salah sasaran.
Disamping itu, mengingat banyak celah yang dilakukan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan sepihak, pengawasan terhadap distribusi gas elpiji 3 kg ini masih perlu terus ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Semoga tulisan ringan ini bisa memberi masukan seperlunya bagi yang berkompeten, terutama para pengambil kebijakan di pusat dan daerah terkait tata kelola gas elpiji.
Siapapun bisa mendapatkan gas elpiji 3 kg dengan harga non-subsidi, namun masyarakat miskin tetap mendapatkan perhatian bersama serta memperoleh haknya dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli gas elpiji 3 kg dengan harga subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Â
Tulisan terkait:
- subsidi-dan-pentingnya-data-akurat
- tambahan-kuota-gas-melon-3-kg-tidak-mampu-membendung-kenaikan-harga
- mencari-alternatif-harga-elpiji-subsidi-3-kg-supaya-tepat-sasaran
