Mohon tunggu...
Lis Damayanti
Lis Damayanti Mohon Tunggu... Lainnya - LisDam_Handwriting

Talk less, write more.

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Balada Bansos Awal Tahun

18 Januari 2022   20:59 Diperbarui: 18 Januari 2022   21:29 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Seorang pendamping sosial sedang membimbing para calon KPM PKH dalam mengisi biodata (foto: dokumentasi pribadi)

Home visit ke rumah salah satu penerima manfaat PKH (foto: dokumentasi pribadi)
Home visit ke rumah salah satu penerima manfaat PKH (foto: dokumentasi pribadi)

"Saya masih ada anak sekolahnya, bu" protes salah satu pengurus KPM PKH ketika bantuannya terhenti karena telah digraduasi, yang artinya telah dianggap sejahtera dan tidak lagi layak untuk menerima bantuan.

Mirisnya, ungkapan tersebut malah sering terlontar dari KPM PKH yang justru sudah sejahtera. Sudah memiliki hunian yang permanen (dinding batu, atap seng, lantai keramik, dsb.), sudah memiliki penghasilan tetap yang mencukupi, sudah memiliki aset (kendaraan bermotor, tanah, binatang ternak, perhiasan emas, dsb.), atau memiliki usaha yang sudah cukup besar omsetnya.

Menyedihkan memang, ketika di daerah yang sama, masih banyak keluarga yang lebih layak untuk menerima bantuan namun telah berani mandiri. Sedangkan masih ada saja keluarga yang sudah terbilang sejahtera namun masih terus mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Jika dikaji, sebenarnya masalah yang harus ditanggulangi adalah bukan tentang penduduk yang miskin materi tapi tentang penduduk yang miskin mental. Disinilah seharusnya pemerintah lebih detail lagi menanganinya.

Program yang berjalan sebenarnya sudah cukup baik jika dilihat dari pencapaian yang ada. Namun untuk mengatasi 'partikel tersaring' yang dimaksud, sepertinya dibutuhkan penanganan lebih khusus lagi.

Bisa dimulai dari pembatasan jangka pemberian bantuan, misalnya paling lama hanya selama 5 tahun. Sehingga dengan begitu mereka akan berpikir jika kelak tidak lagi menerima bantuan, mereka harus sudah mempunyai modal untuk hidup mandiri.

Selanjutnya, pemutakhiran kurikulum 'sekolah PKH' agar lebih bersifat pendidikan karya kerja nyata. Agar para KPM PKH yang notabene pendidikannya hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama atau Sekolah Dasar, bisa langsung mempraktikkan hasil pendidikan di pertemuan bulanan PKH tersebut di kehidupan sehari-harinya.

Salah satu aplikasi survey dari Kemensos (gambar: pejuangmuda.kemensos.go.id)
Salah satu aplikasi survey dari Kemensos (gambar: pejuangmuda.kemensos.go.id)

Selain itu, terkait olah data penerima bantuan yang terasa masih carut marut, baiknya segera dirampungkan agar tidak lagi terjadi penerima bantuan yang salah sasaran. Bisa diawali dengan perbaikan aplikasi yang lebih efektif dan efisien dalam mengelola perjalanan para penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Semoga pemerintah semakin bijak dalam menangani upaya penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi salah satu permasalahan negeri kita. Sehingga tidak ada lagi ditemukan warga miskin materi, terlebih lagi miskin mentalnya. Aamiin..

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun