Dilansir pada harian Kompas, Senin,(6/5/2019), saya temukan artikel berjudul "Jaga Kemurnian Suara Pemilih." Menceritakan ditemukan dua dus berisi formulir C1 atau hasil penghitungan suara yang belum dibuktikan keasliannya. Tapi di surat kabar ini tidak menceritakan bahwa ribuan formulir tersebut menguntungkan #02.
Sedangkan saya cek berita di media daring menginfokan bahwa form ini palsu karena dicek langsung dengan hasil KPU berbeda bahkan digelembungkan, serta tanda tangan para saksi juga berbeda. Saya berpikir secara positif saja, mungkin media cetak ini tidak mau memprovokasi atau bisa juga sedang bermain aman mengenai perpolitikan.
Dari kronologis penemuan ini juga tidak sengaja. Setahu saya memang kepolisian kerap mengadakan berbagai operasi di jalan raya salah satunya agendanya adalah operasi mengenai keselamatan di tiap wilayah. Karena prosedur ini sudah biasa dilakukan demi keselamatan pengendara, tolong jangan komentar bahwa polisi mengada-ada atau pun kesannya tidak netral dalam mendalami kasus ini. Lagi pula mereka mengadakan razia ini atas antisipasi peristiwa teroris melarikan diri di Bekasi.
Sebab, di salah satu saluran You Tube, Rizieq Shihab berkomentar bahwa kepolisian tidak netral. Di sini dia membacakan hasil-hasil input KPU yang berbeda dengan formulir C1 dan merugikan paslon #02. Tetapi tidak diberitakan kalau kesalahan input yang merugikan  #01 ternyata jumlah jauh lebih banyak.
Sangat disayangkan usai pemilu 2019 muncul pihak-pihak yang sepertinya tidak terima dengan hasil penghitungan KPU. Mereka menyerang terus-terus mengatakan curang-curang dan curang.
Seperti anak kecil dikalahkan di permainan oleh temannya. Lalu mengadu  kepada orang tua sambil menangis bahwa dia dicurangi temannya tanpa membawa bukti dan sang orang tua percaya.
Rizieq Shibab dengan lancar mengatakan paslon #01 curang masive dimulai pada menit 11:54, pada link ini, dilanjutkan dengan kalimat "merajalela dan meluas ke mana-mana di seluruh daerah Indonesia dan disaksikan secara massal oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga viral di berbagai media cetak maupun elektronik"
Belum lagi dari Amin Rais yang mengatakan "Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).
Saya sebagai bagian dari rakyat Indonesia tidak merasa bahwa paslon #01 curang. Perlukah saya ingatkan kembali siapakah yang menyebarkan hoaks mengenai surat suara yang tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok dan penyerangan khayalan Ratna Sarumpaet ? Belum lagi fitnah keji mengenai Jokowi yang adalah keturunan Cina dan seorang PKI ? Perlu saya jawab atau silahkan jawab saja dalam hati.
Sayangnya masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara kenyataan dengan berita bohong yang disemburkan berulang-ulang. Mungkin karena sering, jadi ketagihan. Jika tidak ada hoaks hidup kurang "afdol" ? Para provokator pembelah kesatuan negara Indonesia seakan -akan dibuatkan panggung khusus. Bahkan media senang memberitakannya, mungkinkah karena rating tinggi ?Â
Padahal elite yang berkontestasi pada Pemilu 2019 sudah mulai membuka dialog. Polarisasi akibat pemilu sedang mereka gerus. Menurut Kompas, Sabtu (4/5/2019) sejumlah tokoh menjenguk mantan Ibu Negara, Ny. Ani Yudhoyono, yang sedang dirawat di RS di Singapura serta mengadakan pertemuan dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi putranya Edhie Baskoro dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin.
Para tokoh itu antara lain mantan Ibu Negara Ny. Sinta Nuriyah Wahid; mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahmud MD; Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan; dan Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid.
Para tokoh yang tergabung dalam Suluh Bangsa juga sudah menemui Presiden Ketiga  RI Bacharuddin Jusuf Habibie untuk membicarakan polarisasi pada rakyat Indonesia. Para elite politik ini hendak memberikan contoh kepada masyarakat untuk meredakan perpecahan ini.
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera yang adalah penggagas gerakan #2019gantipresiden sudah mengharamkan tagar tersebut. Serta dari pihak TKN Jokowi-Amin, Abdul Kadir Karding dalam rangka rekonsiliasi politik akan dimulai dengan mempertemukan kedua calon wakil presiden Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno. Katanya "Keinginan ini sudah sama-sama diutarakan kedua belah pihak, tinggal mendorong agar bisa terwujud cepat. Prinsipnya, pertemuan kedua tokoh ini penting untuk membangun kesadaran berbangsa sekaligus merajut persaudaraan lewat ruang dialog."
Sandiaga berkomentar mengenai pemilu jujur adil. Setelah ada pertanyaan perihal sikapnya terhadap Prabowo Subianto soal hasil quick count Pilpres 2019. "Saya nggak punya perbedaan pandangan yang prinsip dan strategis terhadap Pak Prabowo. Saya meyakini bahwa pemilu ini jujur dan adil. Saya meyakini bahwa kinerja para relawan ini harus dihargai," Rabu (24/4/2019).
Para elite politik kontestasi politik Pemilu 2019 sudah memberikan keteladanan serta menunjukkan sikap untuk meredakan polarisasi. Apakah masyarakat mau menerima dan mengikuti ? Atau masih hidup dalam dunia sendiri, tidak peduli persatuan dan kesatuan NKRI ? Para pembaca yang terhormat, silahkan mengambil sikap. Mau ikut "geng provokator" atau pemersatu NKRI ? Â (***)
Artikel ini sudah tayang di pepnews.com
