[caption id="attachment_378456" align="aligncenter" width="630" caption="Gambar diambil dari http://lensaindonesia.com"][/caption]
Menindaklanjuti Rapat konsultasi beberapa waktu lalu yang dihadiri Presiden dan jajaran kabinetnya di gedung DPR dengan agenda yang salah satunya adalah pembahasan mengenai pembatalan pencalonan Budi Gunawan dan pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, uji kelayakan (fit and proper test) rencananya akan dipercepat mengingat akan berlangsungnya Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 17 April 2015.Fahri Hamzah juga mengatakan agar pengamanan tamu-tamu kenegaraan semakin sempurna maka perlu ada Kapolri. (Baca: APR Fit and Proper Test Badrodin). Maka ditetapkan uji kelayakan dan kepatutan Kapolri (fit and proper test) akan dilaksanakan sekitar 15-17 April 2015.
Seperti tidak ingin mengulang kesalahan terdahulu, kali ini DPR akan turut pula melibatkan Kompolnas, PPATK dan KPK dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) sebelum pelaksanaan fit and proper test Badrodin Haiti. Pasalnya sempat ada perbedaan pendapat antara Kompolnas dengan PPATK & KPK mengenai isu rekening gendut yang dimiliki oleh Badrodin Haiti. “Dulu, ada pernyataan Kompolnas soal Pak Badrodin soal rekening gendut. Nah, kalau PPATK dan KPK kan bilang clear,” ungkap Desmond J. Mahesa, anggota Komisi III DPR RI. (Baca: DPR Kebut Fit and Proper Test Badrodin Haiti jadi Kapolri).
Namun yang mengkhawatirkan dari semua proses ini adalah skenario di belakangnya. Banyak kontroversi di masyarakat, apalagi setelah mendengar bahwa nama Budi Gunawan akan menjadi nama yang kuat untuk mendampingi Badrodin Haiti sebagai Wakapolri. Emerson, Koordinator Bidang Hukum ICW menduga bahwa isu Budi Gunawan menjadi Wakapolri merupakan hasil tawar-menawar antara Presiden dan DPR. (Baca: Kontroversi Pencalonan Budi Gunawan Menjadi Wakapolri). Dugaan ini juga diperkuat dengan jangka waktu tugas Badrodin Haiti yang memasuki masa akhir kurang dari dua tahun lagi pada 2016. Yang artinya ketika Badrodin Haiti memasuki masa pensiunnya, maka ada peluang bagi Budi Gunawan untuk menggantikan posisinya sebagai Kapolri. Maka apakah skenariomenersangkakan Budi Gunawan kemarin hanyalah drama semata? Bagaimana dengan kemungkinan yang kini ada di depan mata? Jika Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri kemarin dengan alasan sosiologis dan yuridis, maka bukankah dengan menempatkan Budi Gunawan sebagai pendamping Badrodin Haiti juga akan menimbulkan perdebatan di masyarakat kemudian? (Baca: Pencalonan Badrodin Haiti Sebagai Kapolri). Dan masa pension Badrodin yang akan segera dating tahun depan ini tak dijadikan masalah oleh Arsul Sani, Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PPP. (Baca: PPP Tidak Permasalahkan Badrodin Haiti Pensiun Tahun Depan).
Emerson juga mengingatkan Presiden Jokowi agar berhati-hati dengan orang di sekitarnya yang memiliki rencana untuk melengserkannya. Presiden Jokowi harus berhati-hati dengan kebijakan yang ia buat. Kalau tidak, maka nasibnya tak akan jauh berbeda dengan mantan Presiden Gus Dur. Skenario dan drama pencalonan Kapolri ini harusnya bisa dijadikan alarm bagi Presiden bahwa ada kekuatan-kekuatan yang ingin membuatnya terlihat lemah dan tak punya kuasa. Sehingga kepercayaan masyarakat akan sedikit demi sedikit terkuras. Apalagi isu tentang skenario pelengseran ini sudah lama muncul sejak awal pemerintahannya. Kasus salah teken Perpres tentang kenaikan uang muka kendaraan pejabat juga harusnya bisa dijadikan bukti bahwa musuh ada di balik selimut.
