Hari Senin minggu lalu, pasca kami, PT Grup Riset Potensial (GRP), merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon Pilgub DKI 2017, beberapa wartawan menanyakan statement yang saya sampaikan sewaktu menjabarkan hasil analisis riset.
Sebelumnya memang, dalam acara minggu lalu, saya bilang bahwa pemilih Jakarta itu irasional. Tentunya, argumentasi saya tersebut bukanlah tanpa dasar. Hal ini karena sesuai data yang kami miliki pada Pilgub DKI 2012 lalu misalnya, kami menganalisis bahwa ada korelasi yang signifikan sebesar -0.84%, antara jumlah proporsi muslim di sebuah kelurahan dengan tingkat keterpilihan pasangan pemenang kontestasi Jokowi-Basuki.
Menurut analisis kami, semakin tinggi jumlah penduduk muslim di satu kelurahan, perolehan suara pasangan Jokowi-Basuki justru rendah. Sebaliknya, semakin rendah jumlah proporsi muslim di sebuah kelurahan, maka presentase dukungan bagi Jokowi-Basuki cenderung tinggi.
Saya contohkan begini. Di Kepulauan Seribu, yang penduduk muslimnya hampir 98%, jumlah dukungan untuk Jokowi-Basuki pada Pilgub 2012 lalu, tak sampai angka 10% dari total populasi. Namun di daerah yang jumlah penduduk muslimnya rendah (di bawah 70%) presentase dukungan terhadap pasangan Jokowi-Basuki justru meningkat pesat hingga mencapai rata-rata di atas 50,1%.
Tren semacan ini, saya cermati kembali berulang di gelaran Pilgub DKI sekarang. Sebagai contoh, seperti yang terjadi di Kelurahan Semper Barat. Dari data statistik, jumlah populasi muslim di daerah itu mencapai 86%. Menurut hasil survei terbaru kami, tingkat elektabilitas pasangan AHY-Sylvi di daerah tersebut bahkan mencapai 86,9%.
Artinya, kalau kita mengikuti pola pikir linier, maka dapat dipastikan bahwa seluruh penduduk muslim di daerah itu, semuanya memilih pasangan nomor urut satu, AHY-Sylvi.
Hal ini menjadi wajar dipahami jika menilik polemik hukum yang sedang terjadi dan aksi-aksi besar beberapa waktu lalu (411 dan 212), yang turut berperan aktif dalam menggugah sisi religiusitas masyarakat Jakarta.
Maka dari itu, kemarin saya bilang bahwa penduduk Jakarta tidak mempertimbangkan aspek rasional dalam perspektif teori perilaku pemilih (voting behavior), karena tipikal penduduk Jakarta lebih cocok dengan model pendekatan sosiologis.
Usai acara, wartawan menghampiri saya dan mencoba melakukan klarifikasi atas ucapan saya itu. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan kritis:
"Mas, kenapa warga Jakarta bisa seperti itu?"
"Mas, sampai kapan ya ini bisa terjadi? Harusnya kan pertimbangan pemilih dalam memilih kandidat itu karena profil kebijakan, ya?"
Mendengar pertanyaan wartawan seperti itu, saya hanya senyum. Kemudian saya bilang begini:
