Linggar Kharisma
Linggar Kharisma Mahasiswa

Research Executive PT. Grup Riset Potensial (GRP) | Postgraduate Student of Political Science Padjadjaran University

Selanjutnya

Tutup

Kandidat Pilihan

Calon Alternatif dan Fenomena Massa Jenuh

13 April 2018   16:15 Diperbarui: 13 April 2018   19:05 1291 0 0
Calon Alternatif dan Fenomena Massa Jenuh
Ilustrasi: iwradio.co.uk

Kalau kita mau jujur, sebenarnya ceruk massa yang jengah dengan stok kepemimpinan nasional hari-hari belakangan ini, jumlahnya cukup signifikan. Dalam satuan persen rata-rata survei nasional mengenai pilihan pemimpin Indonesia di kontestasi tahun depan, misalnya, kelompok massa yang masih belum menentukan pilihannya terhitung besar.

Dalam survei Indo Barometer bulan Februari 2018, contohnya, kita bisa melihat dengan jelas celah yang begitu potensial untuk digarap tersebut. Elektabilitas bakal calon petahana, Joko Widodo, berada di angka 32.7%. Sedangkan kompetitor terdekatnya, Prabowo Subianto, mendapatkan angka elektabilitas sebanyak 19.1%. Sisanya, diduduki oleh masing-masing Basuki Tjahaja Purnama dengan perolehan 2.9% dan juga Jendral (Purn.) Gatot Nurmantyo sebesar 2.7%.

Jika ditotal, angka elektabilitas semua calon di atas jumlahnya hanya 57.4%. Itu artinya, masih ada 42.6% responden di penelitian tersebut yang sejatinya, belum menentukan pilihan politiknya pada saat itu.

Lebih jelasnya lagi, apabila kita ingin dengan segera mensimplistiskan jalannya pertarungan di antara dua pilihan calon saja, semisal Jokowi vs Prabowo, seperti pilihan empat tahun lalu, jurang elektabilitas massa mengambang itu makin terlihat kian nyata.

Olahan data Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, bulan Januari 2018, bisa kita jadikan patokan. Dalam survei elektabilitas yang disimulasikan secara head to head antara Jokowi (48.5%) dan Prabowo (41.2%), jumlah pemilih yang masih abstain yaitu sebesar 10.3%.

Hasil survei Media Survei Nasional (Median) Januari 2018, malah menunjukkan hasil yang lebih ekstrem. Angka elektabilitas Jokowi (35%) dan Prabowo (21.2%), masih jauh lebih kecil dibanding presentase suara kelompok massa yang belum menentukan sikapnya (43.8%) di Pemilu 2019 kelak.

Lantas hal apa yang dapat kita petik dari data-data di atas?

Konklusinya jelas. Rakyat Indonesia butuh hadirnya calon-calon alternatif baru, yang dapat membuat jalannya kontestasi menjadi lebih segar dan menarik!

Polarisasi politik yang hingga saat ini terjadi pasca Pemilu 2014, tak dapat kita pungkiri, membuat energi publik terkuras. Karena harus terbelah ke dalam dua kutub politik yang saling menegasikan.

Duel friksi yang selama ini diperagakan masing-masing pendukung kubu politik, tak jarang membuat jengah sebagian massa di dalamnya, dan akhirnya memilih untuk keluar dari arena pertarungan. Bersikap apatis terhadap kedua kelompok yang kian masyuk berseteru. Saya kemudian menyebutnya sebagai kelompok massa jenuh.

Lantas saya menduga, ceruk massa inilah yang pada hari-hari ini mengisi data angka-angka abstain di berbagai survei elektabilitas menuju 2019.

Siapa saja mereka? Entah mereka yang dahulu mendukung Jokowi, lalu kemudian kecewa dengan performa kepemimpinannya di bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM, misalnya, yang juga notabene sedari awal enggan memilih Prabowo.

Atau juga memang mereka kelompok massa, yang sebetulnya sedari Pilpres 2014 tidak memilih Jokowi, dan juga kemudian kecewa dengan peran serta kualitas oposisi di dalam maupun di luar pemerintahan. Tentu saya juga tak cukup paham secara persis mengidentifikasi siapa mereka sesungguhnya.

Namun yang jelas, lahirnya gerakan massa jenuh ini, memang tak dapat kita nafikan begitu saja. Data dan spekulasi yang saya sajikan tadi, mungkin bisa menjawab sedikit alasan apa dan dari mana fenomena ini kemudian berasal.

Kegagalan Partai Politik

Masalah utama dari seretnya calon alternatif yang ada sekarang, tak lain dan tak bukan, adalah kegagalan para partai politik hari ini, untuk melahirkan dan menawarkan kader-kader terbaik mereka kepada publik.

Hal itu terjadi, karena agregasi kepentingan di antara partai politik yang ada, bukan didasarkan kepada hal-hal pokok yang bersifat prinsipiel. Seperti rekam prestasi kepemimpinan, kapabilitas calon, juga gagasan-gagasan besar yang coba diformulasikan kepada khalayak luas.

Partai politik kita, pada nyatanya abai pada elemen-elemen kepemimpinan rasional tersebut. Seraya memfokuskan dirinya pada pilihan pragmatis berupa presentase popularitas dan elektabilitas calon semata. Di samping juga tekun dalam mengeksplorasi kebencian di dalam aspek politik-primordial, untuk menggarap suara massa yang kian terbelah.

Makin cairnya bentuk dan sifat koalisi yang terjadi di antara partai politik, membuktikan hal itu. Tak ada lagi konsep dan ideologi partai yang dikedepankan dalam lobi-lobi politik pemilihan. Hanya ada pola penentuan besaran mahar dan pembagian kue jabatan kepada para elite.

Pada akhirnya, demokrasi dipakai hanya untuk melanggengkan oligarki kekuasaan saja. Atau juga sekadar digunakan untuk mewujudkan hadirnya mobokrasi dalam pemerintahan. Tidak lebih.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2