Budaya bahari serta infrastruktur maritim di wilayah Nusantar yang kuat, menjadi gerbang kepercayaan para bangsa untuk berlabuh. Kendali perdagangan maritim internasional di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Samudera Hindia ada di Nusantara. Perdagangan maritim Nusantara terus dipertahankan hingga masa kerajaan Majapahit (1293-1527) dengan konsep kenegaraannya yang menjadi asal kata  "Nusantara". Kontrol terhadap laut itu terus berlanjut, hingga berdirinya kerajaan Islam pada abad ke-14 hingga 18, semisal kerajaan Samudera Pasai (di Aceh, 1267- 1521), Malaka (di Selat Malaka, 1405-1511) dan Banten (1526-1813).Â
Namun, 3,5 abad penjajahan Eropa (1512-1950) telah berdampak pada kurang lebih 12 generasi Nusantara, yang perlahan secara sadar dan tidak disadari menghapus memori kolektifnya, budaya baharinya, hingga literasi maritimnya. Pola hidup masyarakat, pola pembangunan bangsa, menjadi bergantung kuat pada daratan dalam budaya agraris. Laut kita punggungi, bahkan dicemari, dan jadi tempat pembuangan sampah terakhir.
Refleksi Diri di Buritan
Hari Maritim Nasional menjadi teguran rutin bagi bangsa Indonesia: sejauh apa hikmah dari pesisir, dari pulau dan dari laut telah kita apresiasi dalam pola dan cara hidup kita dalam berbangsa dan bernegara? Sejauh apa kita telah menyiapkan generasi yang mampu menggenggam erat amanat para pendahulu untuk menjaga pesisir, pulau dan laut kita?
Mengutip kembali seruan Presiden Jokowi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, pada Selasa malam 22 Juli 2014, "Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi selat dan teluk!"
Selamat Hari Maritim Nasional ke-57, 23 September 2021. Yakin, Bangsa Samudera itu belum hilang.
*Penulis adalah anggota Departemen Lingkungan Hidup, IPTEK, dan Sumber Daya Alam (LISDAL) DPP LDII
