Tanah-tanah di beberapa daerah di Sumatera memang dikuasai Belanda sebagai lahan perkebunan. Tetapi banyak tanah di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat tetap menjadi tanah milik adat bagi masyarakat di situ. Suku Minang masih memiliki wilayah-wilayah yang secara adat tetap dalam penguasaan adat Minang. Demikian pula, masyarakat Batak yang secara sistematis keluarga masih menguasai tanah-tanah adat. Tidak pernah masuk dalam penguasaan Belanda.
Saya kira, banyak pula tanah-tanah adat atau tanah ulayat di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sebagai catatan, untuk wilayah Freeport tentu berbeda, karena proses peralihan lokasi tersebut terikat pada perjanjian-perjanjian Indonesia dengan negara lain.
Hingga saat ini, saya tidak pernah tahu, apakah negara memiliki catatan-catatan tentang batas-batas wilayah yang tersebut di atas.Â
Bila negara tidak melakukan inventarisasi, saya sangat skeptis maka sehebat apapun seorang menteri Agraria, maka akan sangat sulit bagi BPN untuk bisa berhasil melakukan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan pemindahan kekuasaan tersebut.
Sebagai rakyat kecil, saya hanya minta agar negara terlebih dahulu melakukan inventarisasi berdasarkan data pemindahan kekuasaan tersebut dengan pemerintahan sebelumnya.
Pernah, keinginan saya untuk memulai melakukan inventarisasi lahan-lahan ini disampaikan kepada kawan saya Berlian Siagian. Beliau mengatakan, "pekerjaan seperti itu sepuluh tahun mah gak akan selesai..."
Benar, ini pekerjaan panjang. Jika kita tidak memulai, maka sampai kapanpun  tidak akan pernah selesai.
Akhir kata, semoga negeriku bisa mewujudkan reformasi agraria, sebagai langkah awal untuk lepas landas menuju kemerdekaan sesungguhnya demi kesejahteraan umum.Â
