Sejak gencarnya upaya peningkatan pendidikan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sangat besar pada bidang pendidikan.
Tampaknya upaya pengalokasian anggaran pada bidang pendidikan, akan berakhir sia-sia bila masih banyak rayap-rayap penggerogot anggaran yang masih suka melahap gedung, kursi, bahkan fasilitas sarana prasarana yang seharusnya menjadi hak anak-anak tunas bangsa Indonesia.
Riky Purba dari LSM SIKAB secara kebetulan menemukan keganjilan program "Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan" pada Satker Dinas Pendidikan DKI Jakarta dengan nomor 1.01.05.
Tertulis:
Nama Kegiatan 1.05.05.008 Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan di DKI Jakarta;
Kode Rekening:
5.2.3.13.12 Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar
5.2.3.13.13 Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar
Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran: Sopan Adrianto
Nama Pejabat Pembuat Komitmen: Riza Manfaluthi
Sumber dana dan pagu anggaran berasal dari DPA Nomor: 044/DPA/2018
tanggal 2 Januari APBD Tahun Anggaran 2018, sebesar Rp. 87.339.648.000.
Pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertulis 183 sekolah SMKN, SMPN, dan SDN yang akan menerima meja dan kursi baru. Jumlah Total meja kursi yang akan diterima masing-masing adalah volume meja sebanyak 86.304 buah, dan kursi sebanyak 86.304 buah, sehingga ada 86.304 pasang meja kursi baru bagi para siswa-siswi kita di DKI Jakarta.
Dari hasil penelusuran LSM SIKAB di lapangan, Riky Purba menemukan banyak pengiriman meja kursi yang tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada dokumen pengiriman. Belum lagi, beberapa alamat sekolah dari 183 sekolah yang seharusnya menerima meja kursi baru ternyata tidak ada bangunan sekolahnya.
Beberapa yang menjadi catatan, antara lain:
- Bahwa beberapa sekolah yang menerima jumlah meja dan kursi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
- Contoh, ada sekolah yang tertulis pada halaman 6 KAK seharusnya menerima 684 meja kursi, tetapi hanya menerima 576 meja dan 576 kursi.
- Ada beberapa surat dari LSM SIKAB yang kembali dengan catatan bahwa sekolah yang dimaksud tidak ditemukan.
Riky Purba menyatakan bahwa kerugian negara mencapai milyaran rupiah.
Beberapa kali LSM SIKAB mencoba meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas, Sopan Ardiyanto dengan cara mendatangi kantor Dinas Pendidikan, tetapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Saat ini, Sopan Ardiyanto beserta wakil Kepala Dinas Pendidikan dipindahkan ke BPSDM digantikan oleh Kepala Dinas Pendidikan yang baru, Ratiyono. Saat Riky Purba membuat surat laporan kepada BPK-RI, kemudian mendapat tanggapan, jawaban BPK RI sangat normatif.
"Waaah. Saya memantau kinerja kok sulit sekali mendapat tanggapan. Apalagi, yang menjadi wakil kepala dinas sekarang ini adalah anggota BPK-RI perwakilan DKI Jakarta. Bakalan semakin tertutup pintu masyarakat untuk melaporkan penyimpangan model begini. Masyarakat semakin dirugikan, tanpa pernah ketahuan...", ujar Riky kesal.
Riky Purba menambahkan bahwa, untuk pengadaan meja kursi tahun ini telah dilaksanakan menggunakan metode e-purchasing. Sehingga menutup kemungkinan banyak penyedia lain untuk mengikuti lelang secara umum.
Menurut Riky Purba, ini adalah hal yang kurang tepat, mengingat Presiden RI terpilih kembali, Joko Widodo adalah seorang pengusaha meubel, tetapi DKI Jakarta justru mempersempit langkah para pengusaha meubel untuk mengikuti kegiatan pengadaan meja kursi di DKI Jakarta.
Saat ini, LSM SIKAB dan LSM Lintas Rakyat berencana melaporkan dugaan penyimpangan anggaran tersebut langsung ke Kejaksaan Tinggi DKI, agar segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku .
