Faktor yang Memengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar dapat menjadi daerah otonom yang dapat menjalankan sistem otonom dengan baik maka harus diperhatikan beberapa faktor.

Menurut Yosef Riwu Kaho sebagaimana yang dikutip oleh Martin (2007:89-90) bahwa kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya sebagai berikut :

• Manusia pelaksana

Maksud dari manusia pelaksana ini adalah seorang pemimpin daerah yaitu kepala daerah yang sebagai birokrasi pemerintah daerah dengan berbagai tingkatan. Maka dari itu, diperlukan seorang yang berkompeten untuk melaksanakan kewenangan yang melekat pada pemerintahan daerah, dan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Untuk mewujudkan visi dan misinya, kepala daerah tidak bisa bekerja sendirian maka diperlukan sinergisitas dengan berbagai komponen terutama dalam aparatur birokrasi. Kemampuan dalam aparatur birokrasi yang handal dan professional merupakan suatu syarat utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan di daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Oleh karena itu, perlu pengaturan manajerial yang memadai untuk mengelola aparatur birokrasi tersebut melalui pembinaan manajemen SDM yang professional dimulai dari recruitmen, penempatan, pembinaan, pelatihan, Pendidikan dan separation yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan kepegawaian secara efektif dan efisien.

• Keuangan atau Modal (APBD)

Uang memang bukanlah segalanya tapi segalanya memerlukan uang, demikianlah isi sebuah pepatah. Jika kita melihat kasus di Aceh tidaklah mungkin faktor uang dijadikan sebagai alasan untuk menjawab berbagai masalah yang muncul dalam otonomi daerah, tetapi tanpa adanya ketersediaan APBD tidaklah mungkin bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi aspirasi masyarakat. Dengan adanya ketersediaan APBD dijadikan sebagai parameter yang utama dalam menentukan celah fiskal suatu daerah.

APBD merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikan adanya ketersediaan keuangan daerah sangat penting untuk otonomi daerah, dengan struktur APBD saat ini justru di daerah jangan terlalu banyak berharap dana perimbangan dari pusat, dengan adanya otonomi daerah sudah seharusnya ketergantungan keuangan dari pusat dikurangi.

• Peralatan atau perlengkapan

Faktor yang ketiga ini bermaksud bahwa peralatan atau perlengkapan dapat dipahami sebagai aset daerah, karena aset ini merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola dengan baik, efesien, efektif, transparan dan akuntabel, di mana agar sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. 

Pelaksanaan desentralisasi tidak hanya sebatas desentralisasian pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, atau dari daerah ke satuan kerja perangkat daerah saja akan tetapi melainkan desentralisasi pengelolaan aset daerah sampai kepada level satuan kerja (satker). 

Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan aset daerah yang bermanfaat bagi pelaksanaan otonomi daerah. 

Peristiwa yang bisa dirasakan di Aceh yaitu banyak SKPD yang tidak mengelola aset daerah dengan baik karena dipindahtangankan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan tidak memenuhi aspek administrasi bahkan aset tersebut dijadikan untuk mencari keuntungan pribadi yang jelas merugikan negara. Aset daerah harus dikelola dengan manajemen aset yang baik, berikut tahapan dari siklus manajemen aset :

1. Perencanaan Aset
2. Pengadaan Aset
3. Penggunaan/Pemanfaatan Aset
4. Pengamanan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi
5. Penghapusan dan pemindahtanganan Aset