Rakyat Trust Issue, Apa yang Menjadi Pemicu?

Buah dari janji-janji pemerintah yang tak ditepati adalah menyusutnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Bukan satu dua kali melainkan beberapakali hal-hal manis yang ditawarkan calon-calon legislatif maupun eksekutif hanyalah isapan jempol belaka, tak ada realisasi dari janji-janji itu. Ditambah tindak kriminal yang tak jera-jeranya dilakukan oleh instansi pemerintahan menyebabkan kepercayaan publik terhadapnya menurun.

Faktor lain yang menyebabkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah adalah ketegasan instansi pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang dinilai kurang tegas dan transparan, hal ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada aspek penegakan hukum berada di angka paling rendah.

Menurut survei yang dilakukan kompas dalam periode bulan Oktober 2022 yang berfokus dalam empat aspek yakni politik dan keamanan; penegakan hukum; perekonomian; dan kesejahteraan sosial, menunjukan bahwa kepercayaan publik terhadap penegakan hukum turun hingga menyentuh angka 51,5 persen, yang artinya hasil tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis dari survei sebelumnya yang dilakukan pada bulan Juli dengan angka 57, 5 persen.

Seiring dengan kasus-kasus besar yang dilakukan oleh oknum dalam instansi pemerintah. Kita sebut saja Polri, LSI mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri menurun drastis sebesar 17% dari survei sebelumnya. Hal ini terjadi karena kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo yang cukup menggemparkan publik dan menjadi sorotan baru-baru ini. 

Tak dipungkiri, jika kasus tersebut menjadi faktor utama menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, sebab kasus tersebut merupakan salah satu kasus terbesar tahun ini dengan segala intrik dan drama dalam penanganannya, dimulai dari penyelundupan barang bukti oleh oknum-oknum Polri yang terlibat hingga berubahnya motif kasus dari isu perselingkuhan, pelecehan seksual, juga tuduhan penggelapan uang Judi daring yang dilakukan Ferdy Sambo, hingga merambat ke elemen "Obstruction Of Justice" (Penghalangan keadilan atau perintangan penyidikan yang terdiri dari menghalangi jaksa, penyelidik, atau pejabat pemerintah lainnya, juga mencakup pelanggaran yang lebih luas dari memutarbalikkan jalannya keadilan)

Masyarakat yang kini lebih terbuka pemikirannya dalam menilai pemerintah dan kemudahan untuk mengakses berita serta informasi mengenai kinerja pemerintah juga menjadi salah satu alasan penurunan kepercayaan ini, sebab segala bobrok yang dilakukan pemerintah dan instansi-instansi nya kini dengan mudah disebarluaskan dan diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia dari sabang hingga merauke. 

Kemajuan teknologi informasi dan terjangan kasus-kasus dalam instansi pemerintah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam tulisan ini seharusnya menjadi pukulan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya sebab rakyat kini memantau langsung. 

Kepercayaan publik adalah bekal suatu negara demokrasi dalam menyempurnakan jati dirinya. Sebab implementasi dari kinerja tersebut adalah kepuasan dan kepercayaan publik. Semakin buruk kepercayaan publik, artinya semakin buruk pula kinerja pemerintah.