Intoleransi terhadap Korupsi

Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya untuk memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. 

Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. 

Untuk itu sosialisasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya mengenai delik korupsi yang diatur di dalamnya, perlu terus dilakukan secara simultan dan konsisten. Pengetahuan masyarakat akan delik korupsi mutlak diperlukan mengingat ketidaktahuan akan adanya peraturan perundang-undangan.

Sebuah pertanyaan besar bagi kita semua sebagai masyarakat Indonesia yaitu mengapa banyak sekali kalangan pemerintah yang melanggar hukum yang telah disepakati bersama. Contoh kasus yang sering dilanggar oleh pemerintah sendiri adalah maraknya kasus korupsi dengan jumlah uang yang sangat fantastis,

Sangat mengerikan di sekeliling terjadi degradasi dalam lingkungan kepemimpinan, budaya yang dulu sangat identik dengan suatu hal yang bersifat kebanggaan, namun kini mainannya sudah kamuflase menjadi kotoran yang kian memilukan. Budaya ber-korupsi dan nepotisme inilah yang mau tidak mau harus bersama-sama kita telan juga. 

Tindakan korupsi tersebut mencerminkan kebobrokan pemerintah dalam pandangan masyarakat Indonesia. Ada faktor utama terjadinya korupsi yaitu faktor pertamanya adalah faktor  internal yang berasal dari dalam diri pelaku korupsi itu sendiri, faktor internal sendiri yaitu adanya niat.

Perilaku korupsi sudah semakin menjadi kebiasaan para pejabat untuk melakukan penyimpangan perilaku melawan nilai dan norma dalam masyarakat maka kasus korupsi sangat sulit dihilangkan dan hukum untuk para pelaku korupsi kurang tegas karena yang melakukan korupsi adalah kebanyakan orang yang memiliki kekuasaan. Lalu apa yang harus dijadikan pendorong agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga menjadi lebih efektif dan efisien?

Dan pendidikan antikorupsi selama ini tampak berjalan hanya sebatas teoritis saja yang dipelajari dalam beberapa mata pelajaran di sekolah, perguruan tinggi, atau program-program khusus tertentu.

Dalam hal ini pedagogi yang kritis harus layak dihadirkan sebagai perspektif kritis juga di dalam pendidikan yang mendorong pembelajaran baik oleh siswa mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi dengan tehnik pengajaran yang lebih riil, dan juga guru serta sekolah untuk membelajarkan nilai-nilai antikorupsi hingga pada sikap dan aksi antikorupsi.

Masih ingat pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menerbitkan panduan pendidikan antikorupsi untuk kalangan perguruan tinggi. Di dalamnya dijelaskan beberapa pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan, termasuk peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan keluarga, kampus, dan masyarakat sekitar.

Dan tidak cukup itu barangkali ya,karena praktiknya korupsi tersebut tampaknya belum mereda hingga dalam detik ini dan KPK bahkan menyatakan bahwa korupsi justru paling banyak ditemukan di sektor pendidikan, walau tidak semuanya dilakukan di lingkup sekolah atau kampus. Innalillahi wainna ilahi raajiun. seseorang demi mencapai kepentingan pribadinya, dengan santuy memanfaatkan atau menyalahgunakan wewenang.