Mohon tunggu...
Lia Wahab
Lia Wahab Mohon Tunggu... Penulis Lepas

Ibu rumah tangga yang pernah berkecimpung di dunia media cetak dan penyiaran radio komunitas dan komunitas pelaku UMKM yang menyukai berbagai jenis kerja kreatif

Selanjutnya

Tutup

Finansial

Mengintip Inovasi Warga Jawa Barat Mengelola Dana Desa

22 November 2019   13:24 Diperbarui: 22 November 2019   13:41 35 0 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Mengintip Inovasi Warga Jawa Barat Mengelola Dana Desa
Dok. pribadi

Bergulirnya Dana Desa sejak beberapa tahun lalu telah memberikan perubahan pada wajah dan perekonomian pedesaan. Awalnya saya sempat meragukan efektifitas dana desa ini karena ruang-ruang korupsi yang terbuka dan pengawasan di semua desa yang tidak mudah dilakukan. Setidaknya, perubahan positif ini bisa kita lihat di Jawa Barat. Dana Desa yang pada pelaksanaannya menempatkan warga desa sebagai pengambil keputusan sangat membuka peluang inovasi bagi warga.  Bagi pemprov Jabar, keleluasaan ini dikombinasikan dengan Program Desa Juara yang menggulirkan Digitalisasi Layanan Desa, Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa) serta One Village One Company.

Menurut Dedi Supandi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Propinsi Jawa Barat dalam Diskusi bertajuk: "Polemik Dana Desa: Sudah Tepat Guna?" yang diadakan oleh FMB9 di Ruang Serbaguna Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi (19/11), Dana Desa di Jawa Barat juga didukung oleh ekosistem pemberdayaan desa yang dibangun oleh Pemprov Jabar melalui Program Desa Juaranya.

Dana Desa telah mengurangi jumlah Desa dengan kategori Sangat Tertinggal yang berjumlah 48 desa di tahun 2018 menjadi nol desa di tahun 2019 ini. Sebaliknya, Dana Desa mendorong bertambahnya jumlah Desa Maju dari 625 desa pada tahun 2018 menjadi 1.232 desa di tahun ini. Dedi menambahkan, jumlah desa berstatus Mandiri yang hanya 35 desa di sepanjang tahun 2015-2018 menjadi 98 desa di tahun 2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bertambahnya Desa Maju dan Desa Mandiri juga sejalan dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat dari 7,45 persen di tahun 2018 menjadi 6,91 persen di tahun 2019. Angka kemiskinan di perkotaan Jawa Barat berkurang dari 6,45 persen menjadi 6,03 persen dalam kurun waktu 2018-2019. Dan angkanya di pedesaan Jawa Barat berkurang dari 10,25 persen menjadi 9,79 persen dalam kurun waktu 2018-2019.

Inovasi pemerintah propinsi mewarnai program-program desa yang mendapingi pemanfaatan Dana Desa ini seperti adanya MASKARA atau Mobil Aspirasi Kampung Juara yang mendorong aktifnya masyarakat untuk berperan dalam kegiatan di desa-desa mereka. Tak hanya itu, menurut Dedi Supandi, inovasi juga muncul di beberapa desa di bulan Oktober 2019 dengan adanya beberapa desa memakai dana desa untuk membuat perpusatakaan digital, hunian layak huni dan desa wisata.

Di Jawa Barat sendiri, penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat meningkat sejak tahun 2015 yang hanya 1,5 triliyun pertahun menjadi 5,7 triliyun pertahun di tahun 2019 ini. Sementara itu di tingkat nasional Dana Desa bertambah sebesar 2 trilyun rupiah alokasinya di tahun 2019 ini sehingga menjadi 72 trilyun. Hal ini karena alokasi jumlah desanya bertambah.

Tapi, persoalan Dana Desa ini sempat rancu ketika dikabarkan ada beberapa desa fiktif atau desa tak berpenduduk yang menerima aliran dana ini. Menurut Dirjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, pemerintah masih melakukan pemeriksaan mendalam mengenai dugaan desa mal administrasi ini. Kementerian Keuangan telah membekukan dana ini sampai ada kejelasan mengenai penyaluran dana ke desa yang tepat.

Dana Desa adalah sebuah instrumen bagai dua sisi mata pisau. Ia bisa berdampak positif tapi bisa sebaliknya juga keliru dalam pemanfaatannya. Menurut Mendagri Tito Karnavian, pengelolaan dana desa perlu dibarengi pendampingan dan pembinaan dengan berbasis teknologi informasi. Dan menurut Menkeu Sri Mulyani mekanisme transfer dana desa tidak lagi langsung kepada account tanpa verifikasi.

Di Jawa Barat pengawasan dana desa dilakukan oleh beberapa pihak di antaranya BPD, Satgas Dana Desa, Polri, KPK, Pengawas dari Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten.

Pada sisi lainnya, pengelolaan dana desa membutuhkan peran serta masyarakat untuk aktif merencanakan dan mengawasi prosesnya. Jadi, jika ada warga yang tak tahu prosesnya, sulit baginya untuk berkomentar secara objektif mengenai dana desa ini. Pengelolaan Dana Desa mendorong warga untuk kompak, lebih mengenal kampung sendiri dan berpikir kreatif serta inovatif. Jadi nilai plusnya selain mengurangi kemiskinan, Dana Desa bisa jadi perekat yang ampuh bagi gotong-royong warga.

VIDEO PILIHAN