Mohon tunggu...
Lia Wahab
Lia Wahab Mohon Tunggu... Jurnalis - Perempuan hobi menulis dan mengulik resep masakan

Ibu rumah tangga yang pernah berkecimpung di dunia media cetak dan penyiaran radio komunitas dan komunitas pelaku UMKM yang menyukai berbagai jenis kerja kreatif

Selanjutnya

Tutup

Politik

Merangkai Jejak Trah Soemitro di Freeport

24 Desember 2018   05:12 Diperbarui: 25 Desember 2018   05:07 1148
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Perjalanan PT. Freeport di Indonesia dalam mengeruk sumberdaya alam paling bernilai di Irian Barat atau Papua sebenarnya tidaklah mulus. Seorang putra terbaik bangsa pernah menghambat perusahaan Amerika Serikat itu menginjakkan kakinya di Indonesia.

Sebelum Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, AS telah mengincar negeri kita. Menurut David Ransom, seorang aktifis dan penulis kiri AS, Indonesia adalah "hadiah yang terkaya bagi penjajah di dunia". Presiden AS Richard Nixon pernah menyebut Indonesia sebagai "hadiah terbesar" di wilayah Asia Tenggara. 

Freeport di tahun 1959 nyaris bangkrut karena perusahaan Freeport Sulphur di Cuba telah dinasionalisasi oleh Fidel Castro. Kala itu Direktur Utama Freeport Sulphur mendapat informasi dari Jan Van Gruisen, Direktur Pelaksana East Borneo Company bahwa ada laporan penelitian sejak tahun 1936 oleh Jean Jaques Dozy yang mengatakan bahwa kandungan tembaga di tanah Irian Barat begitu melimpah hingga tak perlu kedalaman yang jauh untuk memperolehnya. Wilson pun survei ke Irian Barat dan menemukan tak hanya tembaga tapi Irian Barat juga memiliki kandungan emas yang melimpah.
Irian Barat yang saat itu masih dijajah Belanda sedang dalam tahap direbut oleh presiden Soekarno untuk menjadi bagian dari Indonesia. Pada tahun 1960 suasana di Irian Barat pun memanas.Prwsiden Soekarno berusaha merebut Irian Barat dengan operasi mililiter Trikora. Misi Wilson menginjakkan kaki Freeport di tanah Irian Barat dengan bermitra dengan East Borneo Company yang perusahaan Belanda pun terancam gagal.
Presiden Soekarno dikenal bersikap keras dalam menolak perusahaan asing mengeruk kekayaan Indonesia. Bahkan kepada perusahaan minyak asing yang terlanjur beroperasi di Riau saja presiden Soekarno meminta jatah 60% saham untuk Indonesia.
Presiden John F. Kennedy yang saat itu bersahabat baik dengan presiden Soekarno mendukung sikap Soekarno menolak beroperasinya Freeport di Irian Barat dan akan menyumbang modal bagi Indonesia sebesar 11 juta dollar AS melalui mekanisme bantuan IMF dan World Bank . Cuma sayangnya, tak lama kemudian presiden John F. Kennedy tewas di tangan penembak misterius.
Pada rahun 1965 pemberontakan terbesar PKI pun terjadi, Soekarno mempercayakan Soeharto mengambil alih tampuk komando tertinggi hingga akhirnya Soeharto dilantik pada tahun 1967. Setelah dilantik, Soeharto menandatangani perjanjian penanaman modal asing dan pt. Frerport menjadi perusahaan asing pertama yang ditandatangani kontrak kerjasamanya.
Akhirmya PT. Freeport pun berdiri di tanah Irian Barat atau Papua dan Indonesia hanya memiliki 1% saham saja!
Adalah Soemitro Djojohadikusumo, seorang begawan ekonomi beraliran neoliberal yang pro Amerika menjadi orang 'titipan' Amerika dalam sistem ekonomi Indonesia terutama sejak Soemitro menjabat sebagai menteri perdagangan dan industri Soemitro merupakan anggota Partai Sosialis Indoneaia (PSI) yang berorientasi ke barat. Pada 1949 di School of Advanced International Studies yang dibiayai Ford Foundation, Soemitro mengatakan Sosialisme yang diyakininya termasuk akses seluas-luasnya terhadap sumberdaya alam Indonesia dan insentif yang cukup bagi investasi asing. 

Soedjatmoko, duta besar RI untuk AS kala itu, di hadapan tokoh-tokoh Amerika di New York, menyampaikan strategi Marshal Plan di Eropa bergantung pada ketersediaan sumberdaya di Asia.
Pasca kudeta berdarah oleh Augusto Pinochet yang terjadi di Chile, mafia Barkeley pun leluasa meliberalisasi ekonomi Indonesia. Mafia Barkeley membuat pembangunan Indonesia bertumpu pada hutang. Di sinilah permainan Amerika melalui Bank Dunia, ADB, IMF dan PBB.
Sejak awal tahun 1990 Indonesia mulai terlilit hutang luar negeri sebesar 18,8 milyar US dollar.


Sebagai menteri perdagangan pertama di era Soeharto, Soemitro merancang undang-undang bagi hasil pertama antara Indoensia dengan Freeport yang kita tahu sendiri.bahwa hasilnya sangat merugikan Indonesia. Soemitro juga berada dibalik keputusan Soeharto menyetujui kontrak karya Freeport di Indonesia.
Buah tak kan jauh jatuh dari pohonnya. Begitu sikap ayahnya begitu pula sikap anak. Hasyim Djojohadikuaumo, seorang kapitalis borjuis beraliran neoliberal yang sempat memiliki banyak saham di Chevron perusahaan tambang Amerika yang beroperasi di Riau.


Hasyim sangat memanjakan Amerika. Dalam pidatonya, Hasyim menegaskan memilih memperbanyak pembayaran pajak dari rakyat ketimbang menaikkan pajak dari perusahaan besar asing.

Ketua Eksekutif Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Gunawan, mengkritik sikap Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang terwakili oleh pidato Hasyim. Sikap Hasyim diianggap menafikan rakyat dan tak mau membuka diri pada dugaan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan perusahaan besar seperti Freeport.


Prabowo Subianto sendiri pada tahun 2017 pernah meminta pemerintah agar tetap menghargai Freeport dalam persoalan kelanjutan kontrak karya Freeport. Pada 2014 di penghujung masa jabatannya SBY pun menandatangani perpanjangan kontrak karya Freeport hingga 2041.


Sebenarnya benang merah peran trah Soemitro dalam melenggangnya Freeport di Indonesia terlihat jelas. Dan ternyata perpaduan yang cantik dalam sebuah koalisi mereka bertemu. Cantik.. tapi tidak baik buat Indonesia.. Tokoh lainnya yang sebenarnya punya kapasitas menangkal berkembangnya neolib ini justru terjebak ego politik sesaat dan menutup mata. 

Lantas, apa akan kita percayakan negeri ini kepada mereka?

Sumber yang dilansir: 

m.merdeka.com, seword.com, katakita.com, kompas.com, buku: "Freeport (Fakta-fakta yang Disembunyikan)

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun