Akses Kesehatan Inklusif untuk Orang dengan Kusta

Ada 8,6% penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas, salah satunya disebabkan oleh kusta. Sayangnya, ketersediaan fasilitas kesehatan untuk penyandang disabilitas ini masih belum mencukupi. Hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 jam 9-10 WIB  di live youtube Radio KBR, saya menyaksikan diskusi menarik mengenai akses kesehatan inklusif untuk penyandang disabilitas, salah satunya orang dengan kusta. Sebab, penyakit kusta apabila tidak cepat diobati dapat menyebabkan disabilitas. 

Narasumber pertama adalah Suwata dari Dinas Kesehatan Subang yang menyebutkan bahwa penyakit kusta dapat menyebabkan disabilitas. Penderita kusta juga harus berhadapan dengan stigma di masyarakat. Di Subang, penyakit kusta dapat menyebabkan kesulitan sosial dan ekonomi. Masih tingginya angka prevalensi cacat tingkat dua di kabupaten Subang. Tahun 2018 ada 5% dari keseluruhan kasus yang ditemukan. Jumlahnya meningkat di tahun 2020 yang mencapai 20%. 

Ardiansyah, Aktivis Kusta dan Ketua PerMaTa Bulukumba memaparkan kondisi penyandang kusta di Bulukumba. Dalam setahun belakangan ini dengan adanya PerMaTa membuat masyarakat mulai menerima orang dengan kusta. Akan tetapi, merek masih kesulitan mengakses pelayanan kesehatan di Bulukumba. Petugas kesehatan belum memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal terutama bila harus dirujuk ke rumah sakit lain di luar Bulukumba.

Orang yang pernah mengalami kusta adalah bagian dari penyandang disabilitas karena terganggunya fungsi gerak. Pasal 12 UU No 8 tahun 2016, penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. PerMaTa memberikan pendampingan dan dukungan untuk orang-orang dengan kusta. Sayangnya, stigma terhadap penyandang kusta ini mempengaruhi akses terhadap pelayanan kesehatan. 

foto: dok.pribadi

Suwata memaparkan bahwa orang engan kusta memang termajinalkan di dalam masyarakat sehingga mempengaruhi sendi-sendi kehidupan mereka. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan akses kesehatan inklusif, yaitu: advokasi terhadap pemerintah daerah di antaranya implementasi UU No 8 tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas, smengintegrasikan peran para stakholder dan masyarakat, mengintegrasikan layanan untuk penyandang kusta salah satunya di forum SKPD. 

Perhimpunan SKPD melakukan sesuai intruksi di satuan kerjanya dengan melakukan kegiatan terkait pelayanan terhadap orang dengan kusta. Juga dibentuk kelompok-kelompok agar para penyandang disabilitas mendapatkan akses disabilitas yang baik. Program-progam yang sekarang dilakukan secara umum ada 4 prioritas kegiatan terkait kusta dan disabilitas: 

1. Mengendalikan dan mencegah penularan penyakit kusta: dilakukan pengobatan terhadap penderita kusta disertai advokasi dan edukasi masyarakat agar tidak menstigma penderita kusta.
2. Pencegahan kecacatan pada penderita kusta: jika mereka tidak melakukan pengobatan secara dini, maka akan terjadi kecacatan.
3. Melakukan pemberdayaan terhadap orang yang pernah mengalami kusta dengan meningkatkan life skill mereka.
4. Pengurangan stigma dan diskriminasi, yang menjadi titik tumpu permasalahan orang dengan kusta. Salah satu kegiatannya adalah dengan mengampanyekan soal pengurangan stigma ini ke desa-desa bersama perangkat desa.

Apa peran serta PerMaTa dalam mengupayakan akses kesehatan untuk orang dengan kusta? PerMaTa melakukan edukasi di rumah sakit dan membantu mengatasi permasalahan orang dengan kusta yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Contohnya soal BPJS. PerMata membantu mengurus BPJS Kesehatan orang dengan kusta. 

foto: dok.pribadi

Tentunya semua usaha yang dilakukan oleh Pak Suwata di Subang dan Ardiansyah di Bulukumba itu dimaksudkan agar para penyandang disabilitas terutama orang dengan kusta bisa mendapatkan akses kesehatan tanpa diskriminasi di semua fasilitas kesehatan. Apalagi orang dengan kusta memerlukan pengobatan agar penyakit kustanya tidak menyebabkan disabilitas.