Sudahlah, Setop Politisasi Kebijakan Tanggap Covid-19!

Oleh karenanya, peran TNI yang tidak biasa ini dianggap penting. Studi ini mencatat suatu hal yang menarik tentang peran tenaga kesehatan yang juga diberi label militerisme 'garda depan'.

(Warga) Indonesia Terlalu Sibuk Berpolitik dan Main Politisasi 

Berbeda dengan New Zealand, Vietnam dan bahkan Singapura, selama ini Indonesia dikenal kurang mengindahkan pertimbangan sains dan teknologi serta pertimbangan sosial dalam membuat keputusan terkait pengelolaan pandemic COVID-19. Beberapa studi, termasuk yang dibuat oleh LIPI menyoroti kepemimpinan politik Presiden Jokowi dalam menangani COVId-19 (lipi.go.id). 

Sebelum pandemi COVID-19 merebak, terdapat cukup banyak rencana Presiden Jokowi yang dinilai ambisius , di antarnya hendak menggulirkan berbagai proyek infrastruktur besar dan rencana pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur. 

Semua rencana ini adalah sebagai bagian dari hasil negosiasi dan koalisi berbagai partai politik di DPR maupun di pemerintahan. Beberapa langkah di tingkat regionalpun, seperti kerjasama di tingkat ASEAN untuk lebih memfasilitasi perdagangan bebas di Asia Tenggara telah ditandatangani.

Rencana ambisius pemerintah Jokowi tahap kedua yang disertai target pertumbuhan yang tinggi tersebut diduga membuat pemerintahan Presiden Jokowi terkesan 'menolak realitas', sangat peragu (baca tidak konsisten), dan menemui disfungsi koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tanggap pandemi di sektor kesehatan. 

Layanan kesehatan yang sejak masa otonomi daerah punya persoalan besar telah mengerucut menjadi suatu kedaruratan di masa pandemi. Ini tentu saja membuat berkembangnya diskursus kontestasi kepentingan ekonomi dan kepentingan kesehatan publik yang seakan tidak berujung.

Saat ini penyelesaian dan tanggap pandemi adalah masa kritikal.

Meskipun pemerintah terus memompa optimisme tentang lahirnya vaksin buatan Indonesia di awal tahun 2021, para ahli pandemi mengestimasikan akan lebih panjangnya pandemi berdampak dan memberi tekanan pada sistem kesehatan dan perekonomian Indonesia.

Kita perlu refleksi. Banyak kalangan analis politik mengindikasikan pentingnya pemerintah untuk secara serius mengelola dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini karena hal ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan kerja jangka panjang. 

Survei yang diadakah the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa 67,7% media sosial membicarakan kinerja yang buruk dalam memitigasi pandemi.