Dalam hal Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, tantangan sistem pendidikan yang harus menggunakan metode pendidikan jarak jauh yang membutuhkan infrastruktur dan kecakapan guru serta akses pada jaringan internet adalah hal serius.
Banyak wilayah Indonesia, terutama di wilayah terpencil yang tidak bisa mengakses jaringan internet. Juga, keluarga miskin tidak mampu membeli paket internet. Terobosan terobosan yang praktis atas isu di atas perlu digali. Ketika nanti sekolah dibuka lagi juga akan dibutuhkan bukan hanya pemahaman tetapi penerapan protokol COVID19 yang memadai.
Dalam hal Tujuan 5 Kesetaraan Gender, saya telah pernah menuliskannya di Kompasiana, yang pada dasarnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki dampak yang berbeda dibandingkan dengan laki laki. UN Women Indonesia mencatat bahwa satu dari tiga perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual di masa pandemi.
Di tahun 2019, Komnas Perempuan mencatat sedikitnya 11.105 kasus KDRT di Indonesia. Beberapa laporan menunjukkan adanya peningkatan di masa pandemi. Sejak 16 Maret sampai 12 April 2020 dilaporkan oleh LBH APIK adanya 75 pengaduan kekerasan seksual dan KDRT.
Dalam hal tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi, kita mencatat bahwa anjuran untuk mencuci tangan dengan bersih degan air mengalir dan sabun hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya 'previledge'. Akses masyarakat miskin pada air bersih sangat terbatas. Apalagi di musim kemarau nanti.
Cipta Karya PUPR melaporkan bahwa terdapat akses air bersih sebesar 72% (Kompas.com, 1 Maret 2019), namun dengan adanya perubahan iklim dan keperluan hindari COVID-19, isu akses jadi tantangan masyarakat miskin kota dan wilayah yang terdampak bencana serta di wilayah pengungsian. (https://properti.kompas.com).
Tujuan 7 Enerji Terjangkau dan Bersih tampaknya akan jadi masalah Indonesia. Kita disadarkan bahwa COVID-19 yang menuntut PSBB membawa akibat pada perubahan pola konsumsi listrik yang berpusat di rumah tangga.
Dengan terbatasnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat pada enerji listrik akan menurun. Agar rumah dapat menghasilkan listrik sendiri, penggunaan listrik di luar BBM seperti dari enerji matahari dan air menjadi keniscayaan. Kebijakan pemerintah di sektor enerji hijau perlu lebih serius.
Selama ini PLN mendapat hak monopoli untuk menetapkan harga listrik, termasuk listrik yang dikelola di tingkat lokal. Ini tentu persoalan besar.
Tujuan 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Kerja Layak pada situasi dan konteks COVID19 merekoginisi kebutuhan perlindungan kesehatan bagi pekerja, termasuk pekerja migran. Secara khusus, pekerja migran menerima ketidakpastian, bukan hanya pada pekerjaan tetapi juga pada risiko ancaman keamanan kesehatannya. Tiadanya perlindungan memadai serta repatriasi ratusan pekerja migran dari Malaysia yang terkesan serampangan perlu mendapat perhatian.Â
IMF memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi yang melambat di Indonesia. Bahkan angka pertumbuhan itu mengecil 10 kali dari sebelumnya 5% menjadi hanya 0,5% saja. Implikasinya tentu besar. COVID-19 ajarkan kita bahwa mendorong pertumbuhan ekonomi yang berperspektif lingkungan bukan lagi merupakan pilihan tetapi suatu keharusan. Seperti disebut di atas, banyaknya kebijakan pemerintah yang tidak pro lingkungan saat ini sangat mengkhawatirkan.
