Mohon tunggu...
Leya Cattleya
Leya Cattleya Mohon Tunggu... Asisten Pribadi - PEJALAN

PEJALAN

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama FEATURED

Apakah Indonesia Siap Merespon Multi-Bencana di Tengah Serbuan Corona?

21 Maret 2020   06:00 Diperbarui: 11 April 2021   07:25 4271
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto Ilustrasi virus Corona atau Covid-19 (KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN)

Pertama, Sistem Kesiapsiagaan Bencana harus merupakan aksi dan bukan hanya berupa dokumen saja. Kita menggarisbawahi kata "sistem” karena inilah yang mestinya menjadi acuan berbagai pihak. Sistem kesiapsiagaan bencana akan merupakan suatu aksi, bila ia dikenal, dipahami, dilatihkan, dan menjadi bagian dari sistem di masyarakat. 

Ini penting karena masyarakatlah yang akan menjadi korban dari suatu bencana. Kesiapsiagaan bencana berarti kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat Sistem yang efektif ini dapat berkontribusi pada resiliensi dari sistem itu sendiri, yaitu pemerintah dan masyarakat luas. 

Artinya, sistem kesiapsiagaan bencana menyentuh seluruh sistem pemerintahan di tingkat nasional, sub-nasional, sektor swasta, masyarakat sipil dan sektor swasta.

Kedua, kesiapsiagaan bencana yang terintegrasi dengan lintas sektor, khususnya dengan sistem kesehatan yang berjalan baik dan efektif. Sistem kesehatan yang baik adalah syarat penting suatu sistem kesiapsiagaan bencana yang efektif. Korban yang terdampak secara fisiologis dan psikhologis akan selalu membutuhkan layanan kesehatan. 

Karena konteks bencana bisa terjadi dalam berbagai situasi, maka kesiapsiagaan bencana perlu pula mengetahkan hitungan akan risiko risiko kerugian, disertai dengan mitigasi risikonya. Bencana adalah situasi darurat dan pemerintah, khususnya sektor kesehatan tidak boleh bekerja secara ‘business as usual’.

Ketiga, adanya safeguard atas kondisi dan kualitas kesehatan masyarakat. Safeguard adalah mekanisme kerja yang berisi syarat dan situasi minimal yang harus ada, khususnya di area yang rentan bencana, dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang paling rentan,  termasuk lansia, anak anak, perempuan serta mereka yang berkebutuhan khusus dan paling tak berkemampuan atau tak berdaya.

Keempat, komunikasi efektif. Banyak pemerintah alami gagap dalam berkomunikasi pada situasi terjadi bencana. Ada komentar dan catatan masyarakat dan media atas sikap dan keputusan pemerintah yang terkesan abai dan menggampangkan terkait isu kedaruratan. 

Ini muncul di banyak tingkatan, di pusat atau nasional sampai tingkat daerah. Tak heran bila di tingkat operasional, misalnya di wilayah bencana, terdapat kesan terjadi abai, yang bisa saja terjadi karena tiadanya sistem atau tiadanya/kurangnya komunikasi yang efektif.

Pengalaman menunjukkan bahwa keterbukaan sistem kesehatan melalui komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan atau pejabat di sektor kesehatan merupakan hal penting yang dapat membangun kepercayaan masyarakat.

Selanjutnya, semua pihak yang dalam sistem, baik dari sektor kesehatan, hukum, pemerintahan, infrastruktur dan keamanan perlu memiliki konsistensi dan pemahaman atas informasi terkini.

Kelima, pelatihan yang konprehensif. Sistem dan fasilitasnya bisa saja tidak dipakai dalam waktu lama. Oleh karenanya, pelatihan merupakan aspek penting agar petugas memahami situasi terkini dari sistem. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun