Karangan Bunga dan Isu Korupsi

"Say it with flower," ucapan mayor Patrick O'Keefe tentang tak ada yang tak bisa dikatakan dengan bunga karena bunga bisa mewakili segalanya. (Creative Review).

Mengirim karangan bunga kepada seseorang memang dapat mewakili pengirimnya dalam memberikan ucapan kasih, menyampaikan apresiasi, membagi simpati, maupun ucapan duka cita. 

Tak heran bila bisnis bunga potong dan floris tetap bertahan dan bahkan berkembang. Namun, apakah ada dinamika lain terkait pengiriman bunga, utamanya untuk urusan korupsi?

Karangan Bunga untuk Menteri BUMN 
"Terimakasih Pak Erick Thohir Garuda Indonesia Tidak Butuh Direktur Kaleng-kaleng", ini salah satu contoh karangan bunga yang diterima oleh Menteri BUMN, Erick Tohir ketika ia diberitakan meminta Direktur Utama Garuda untuk mengundurkan diri karena skandal moge. 

Pengirim karangan bunga itu mengatasnamakan "Asosiasi Awak Kabin Indonesia" dan "Keluarga Karyawan Garuda Indonesia", misalnya. Dicatat bahwa karangan bunga itu dikirim atas nama staf dan karyawan PT Garuda. (Sumber:m Detik, 6 Desember 2019)

Di Indonesia, dukungan dan apresiasi pada kelompok yang mendorong gerakan anti korupsi berupa karangan bunga bukan hanya terjadi pada skandal Harley Davidson ilegal yang ada di pesawat Garuda yang baru saja terjadi.

Pada bulan September 2019, KPK menerima banyak karangan bunga sebagai bentuk simpati dan dukungan untuk terus memberantas korupsi, ketika dilakukan revisi undang undang KPK yang dinilai melemahkan kerjanya. 

Beberapa ucapan yang ada di karangan bunga itu antara lain "Selamat dan sukses Komisioner KPK 2019-2023. Semoga berkah dan amanah." (Sumber: Tribunnews.com, 17 September 2019)

Namun, pada saat lain, KPK pernah memberikan klarifikasi melalui konferensi pers terkait karangan Bunga kepada salah satu perusahaan media massa dengan nama yang identik dengan KPK. 

Untuk itu juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan "KPK tidak pernah mengirimkan karangan bunga tersebut dan KPK tidak terafiliasi dengan nama organisasi yang disebutkan di sana," seperti pernyataan Febri melalui Kompas, 8 September 2018. 

Disebutnya bahwa KPK memiliki sendiri website KPK dan media televisi dan radio. KPK tidak menggunakan website seperti yang ada pada klaim tersebut.