Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu dan Pembelajaran Demo Hong Kong

76,3% Publik Nasional yang Tahu Revisi UU KPK Mendukung Presiden Mengeluarkan PERPPU. 

Hari ini, 14 Oktober 2019, mahasiswa menanti jawaban Presiden atas tuntutan untuk mengeluarkan Perppu. Bagaimana sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi tuntutan itu? 

Semestinya, Presiden Jokowi mempertimbangkan hasil utama survei yang diselenggarakan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang berjudul Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik yang diselenggarakan pada 4 dan 5 Oktober 2019. Mengapa? 

1. Metodologi survei ini dapat diandalkan. Responden dalam survei ini dipilih secara acak dari responden survei nasional LSI sebelumnya, yaitu pada survei Desember 2018-September 2019, sejumlah 23,760 orang yang punya hak pilih. Responden dipilih secara stratified cluster random sampling. Artinya, sampel diambil secara proporsional untuk kategori demografi utama, yang mewakili keseimbangan jenis kelamin, keseimbangan urban dan rural, dan tersebar di 33 provinsi di Indonesia.
2. Dari total responden sebanyak 23,760, telah dipilih responden yang punya telepon, yaitu berjumlah 17,425. Dari jumlah tersebut, secara stratified random sampling, telah dipilih sebanyak 1.010 orang. Dengan sampel ini, diperkirakan toleransi kesalahan atau margin of error survei adalah sekitar 3.2% pada tingkat kepercayaan 95 persen
3. Survei menghasilkan temuan yang meyakinkan, bahwa:

• Dari yang tahu isu revisi UU KPK, sebanyak 60,7% mendukung demo mahasiswa menentang UU KPK. Yang menolak hanya 5,9%.
• Sebanyak 70,9% publik yang tahu revisi UU KPK, yakin bahwa UU KPK yang baru melemahkan KPK, dan yang tidak yakin hanya 18%.
• Dengan adanya kontroversi atas UU KPK tersebut, 76,3% publik nasional yang tahu revisi UU KPK, mendukung agar Presiden membatalkan UU KPK tersebut dengan mengeluarkan Perppu.
• Di mata masyarakat, KPK dan Presiden jauh lebih bisa dipercaya ketimbang DPR.
• Atas dasar fakta ini, publik umumnya di belakang presiden bila beliau menerbitkan Perppu, dan bila sebaliknya presiden bisa dianggap meninggalkan kehendak rakyat.

Hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Negara| Sumber: Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Hasil survei tersebut diyakini mewakili secara baik pandangan publik, mengingat sampel yang dipergunakan menggunakan pendekatan pemilihan sampel yang sama dengan pada saat Pilpres. 

Sementara itu, survei yang dilakukan 2 hari sebelum Pilpres menunjukkan hasil yang sangat dekat dengan angka perolehan suara yang diumumkan oleh KPU. 

Pada saat terjadi demo di beberapa wilayah di Indonesia, demo besar-besaran juga terjadi di Hong Kong sejak bulan Juni. 

Demo ini masih terjadi hingga kini. Artinya, demo telah berlangsung lebih dari 18 minggu. Tentu ada pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari peristiwa demo di Hong Kong. 

Demonstrasi Hong Kong dan Kerugiannya
Demonstrasi di Hong Kong terjadi sejak awal 2019. Ini bermula dari akan diberlakukannya Undang-Undang Ekstradisi yang memungkinkan warga Hong Kong untuk diekstradisi di daratan Cina.

Demonstrasi di Hong Kong yang diawali oleh peristiwa di bulan Maret 2019 pada awalnya adalah demo yang damai. Namun, sejak Juni 2018 demo berubah menjadi brutal. 

Demonstrasi menjadi tidak dapat diatasi, ketika pemerintah tidak merespons tuntutan masyarakat dan bahkan menembakkan gas air mata kepada kerumunan demonstrans. 

Demo Hong Kong (Foto: Straittimes.com)

Demonstrasi berkembang dan meluas, dari yang semula soal undang undang ekstradisi ke tuntutan untuk melawan Beijing yang selama ini memiliki kekuasaan semi-otonomi kepada Hong Kong. Ratusan ribu orang memenuhi jalanan di Hong Kong. Fasilitas umum dirusak. 

Protes massa pendemo di Hong Kong karena larangan bermasker (Foto The New York Times)

Yang mengerikan demonstrasi tersebut membuat adanya perpecahan sosial. Terdapat ibu yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan ia harus berlawanan dengan ketiga anaknya yang melakukan protes.

Juga, mereka yang selama ini berada di belakang dan mendukung pemerintah, akhirnya melawan pemerintah dan berada di garis depan.

Stasiun MRT dan bahkan pegawai MRT diserang massa. Masyarakat dan pegawai MRT mengatakan bahwa ini bukanlah Hong Kong yang mereka kenal.

Masyarakat pun makin marah karena saat ini terdapat larangan masyarakat untuk mengenakan masker yang menutupi mulut dan hidung. Razia diadakan di mana-mana. Peristiwa ini membuat masyarakat makin tidak memiliki simpati kepada pemerintah.

Polisi melaporkan telah melepaskan 800 unit gas air mata, 140 buah peluru karet, dan granat busa. Bukannya menyelesaikan masalah, ini membuat massa melawan polisi dan merusak semua atribut polisi di berbagai wilayah.

Untuk menunjukkan protesnya kepada dunia, demonstran menduduki bandara selama lima hari. Ini menyebabkan ratusan penerbangan ditunda.

Ribuan mahasiswa dan siswa SLTA melakukan boikot selama dua minggu dan turut berdemonstrasi.

Wawancara dengan editor Bloomberg Asia, Daniel Ten Kate terkait biaya ekonomi dari demonstrasi di Hong Kong adalah signifikan. Demo yang awalnya memprotes perundangan ekstradisi menjadi berkembang ke soal otonomi Hong King ketika polisi melakukan tindakan kekerasan dan represif.

Selama periode demonstrasi, perekonomian Hong Kong mengalami kemerosotan pertumbuhan GDP dan pasar uang jatuh dan rugi sekitar USD 500 milyar.

Sektor retail, restoran, dan hotel diestimasikan mengalami kerugian sebesar HK$ 1,9 juta dalam periode 3 hari di akhir pekan panjang.

Sementara kerugian MRT yang dirusak sampai dengan 8 Oktober 2019 adalah sekitar HK $ 500 juta.

Demonstrasi telah melewati lebih dari 19 minggu. Kerugian dari demonstrasi makin besar. Dan ini mengerikan.

Pro dan Kontra Perppu
Untuk yang kontra Perppu, kita telah tahu. Mereka adalah semua partai pendukung Presiden, dengan kemungkinan adanya perkecualian dari PKS.

Namun, pendukung lahirnya Perppu banyak. Selain itu, beberapa analis hukum seperti Bivitri Susanti telah menyampaikan bahwa aturan hukum Perppu telah ada. Uraian tentang landasan hukum Perppu dapat kita baca pada Pustaka ini.

Tokoh bangsa yang bertemu dengan Jokowi pada pertengahan September 2019 mendukung Jokowi untuk menerbitkan Perppu. 

Sementara, data menunjukkan bahwa berbagai lembaga non pemerintah atau LSM yang semula masih menunjukkan keraguan untuk mendukung diterbitkannya Perppu, saat ini mendorong Presiden untuk menerbitkan Perppu. 

Surat pernyataan dari Perempuan Anti Korupsi telah dikirimkan pada Minggu, 13 Oktober 2019. Surat pernyataan itu ditandatangani oleh 37 lembaga perempuan.

Juga partisipasi pada petisi yang dimulai oleh ICEL yang ditujukan kepada Presiden Jokowi untuk menolak revisi UU KPK mencapai 518.061 per 13 Oktober 2019. Sementara, petisi yang saya mulai mencapai hampir 5.000 tanda tangan. 

Selain itu, terdapat ratusan bahkan ribuan tanda tangan petisi yang ditandatangani akademisi dari berbagai universitas untuk menolak revisi UU KPK ini. 

Penolakan publik kepada revisi UU KPK begitu besar. Namun, demo besar tidak seharusnya ada karena berpotensi ditunggangi kepentingan lain. Ini sudah pasti. Apalagi ini jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. 

Hal ini tentu tergantung dari tanggapan dan sikap Presiden Jokowi pada diterbitkannya Perppu. 

Sudah tentu masyarakat Indonesia berharap Presiden Jokowi mendengar suara rakyat yang direfleksikan pada hasil survei dan berbagai petisi serta dukungan sdan analisis.  

Analis politik sampaikan bahwa kredibilitas Presiden Jokowi akan lebih meningkat bila terbitkan Perppu. Namun, bagaimana kemana suara hati Presiden Jokowi berpihak? Hanya beliau dan Tuhan yang tahu. 

Pustaka : Satu, Dua, Tiga, Empat, Lima, Enam. 

Rilis LSI Perppu UU KPK dan Gerakan Mahasiswa di Mata Publik yang diselenggarakan pada 4 dan 5 Oktober 2019