Mohon tunggu...
Leya Cattleya
Leya Cattleya Mohon Tunggu... PEJALAN

PEJALAN

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Artikel Utama

Mungkinkah KPK Tumbal dari Negosiasi Politik di Pemerintahan?

8 September 2019   14:53 Diperbarui: 9 September 2019   20:47 0 36 26 Mohon Tunggu...
Mungkinkah KPK Tumbal dari Negosiasi Politik di Pemerintahan?
Foto KPK yang Kelam dan Retak di Website resmi KPK (Sumber kpk.go.id)

September Pahit dan Kelabu
Siapa bilang bulan ini adalah Sweet September? Bukankah September ini adalah bulan yang paling pahit bagi kita semua?

Bagaimana tidak? Pertama, sudah lebih dari dua tahun setengah kasus Novel Baswedan belum ada kejelasan. Bahkan, terbetik kabar bahwa Pansel Pimpinan KPK menolak memasukkan pertanyaan terkait kasus Novel Baswedan dalam wawancara calon pimpinan KPK.

Tim advokasi Novel Baswedan pun menyayangkan keputusan Presiden Jokowi yang masih memberi waktu 3 bulan bagi tim teknis untuk lakukan penyelidikan. 

Menutup Lambang KPK dengan kain hitam (Jawa Post)
Menutup Lambang KPK dengan kain hitam (Jawa Post)
Kedua, Presiden Jokowi menerima daftar nama 10 calon pimpinan KPK yang diserahkan oleh Pansel Pimpinan KPK. Sementara, masyarakat dan bahkan staf KPK mengajukan protes atas daftar nama calon pimpinan yang besar dicurigai akan menggembosi KPK.

Ketua KPK, Pak Agus Rahardjo menyampaikan kekhawatiran karena daftar nama calon pimpinan KPK masih diragukan. Di sisi lain, Presiden seakan tidak bergeming dengan serangkaian protes warga yang perduli pada upaya pemberantasan korupsi. 

Ketiga, Sidang Paripurna DPR memutuskan bahwa UU KPK disetujui untuk direvisi dan diproses dilakukan dalam dua minggu. Ini dagelan. 

Tempo bahkan menuliskan telah terjadi konspirasi antara pemerintah (Presiden) dengan partai pemenang Pemilu untuk mematikan KPK. 

Kelompok masyarakat menolak revisi UU KPK (the Jakarta Post)
Kelompok masyarakat menolak revisi UU KPK (the Jakarta Post)
Kecenderungan diamnya Presiden Jokowi atas protes masyarakat pada daftar capim KPK tentu menimbulkan beberapa pertanyaan soal komitmen Presiden dalam memberantas korupsi. Apalagi pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2019 tidak cukup kuat mengartikulasikan tekad memberantas korupsi.

Saya terganggu kalimat presiden Jokowi yang katakan ukuran keberhasilan KPK bukan pada jumlah tersangka tapi skala pendidikan anti korupsi. Wadoooow. Tak heran Kompas.com tanggal 5 September 2019 menulis judul "KPK Dilahirkan oleh Mega, Mati di Tangan Jokowi?"

Adalah Pak Agus Rahardjo, sang Ketua KPK, yang mengatakan 'KPK di Ujung Tanduk'. 

Bila seseorang dengan kredibilitas seperti Pak Agus mengatakan ini, apakah kita semua tidak deg-degan juga? Ditambah serangkaian demo karyawan dan staf KPK serta masyarakat yang meminta perhatian Presiden. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5