Ibukota RI akan Pindah ke Kalimantan
Pada pidato kenegaraan di depan DPD dan DPRRI kemarin 16 Agustus 2019, Pak Jokowi secara resmi meminta ijin kepada rakyat Indonesia untuk memindah ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan. "Ibu kota bukan hanya simbol identitas nasional, tetapi juga mewakili kemajuan suatu bangsa. Ini perwujudan keadilan ekonomi" Memang beliau belum menyebut ke kota tertentu, namun perkiraan lokasi akan berada di Kalimantan Timur atau Kalimantan Tengah. (New Straits Time, 16 Agustus 2019).
Pak Jokowi juga menyebut bahwa pembangunan ibukota tidak akan menggunakan dana APBN.
Ini juga didukung pernyataan Menteri Keungan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa alokasi pembangunan ibu kota baru akan dilakukan setelah proses perencanaan selesai. Namun, ia tak menyebut pasti waktu pemerintah mulai menganggarkannya dalam RAPBN 2020. Sri Mulyani menyebutkan bahwa perencanaan pendanaan lebih diberikan untuk proses perencanaan (CNN, 16 Agustus 2019).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa sekitar belasan miliar akan dikucurkan untuk membiaya rencana induk pemindahan Ibu Kota. Ia menambahkan bahwa diperkirakan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 500 triliun, sementara dana APBN yang akan dialokasikan hanya sebesar Rp 93 triliun. Sisa anggaran akan menggunakan dana investasi. Pemerintah juga berencana menyewakan sejumlah aset di DKI Jakarta yang kemudian hasilnya akan dipergunakan untuk membangun ibukota baru.
Ibukota Seperti Apa Sih yang Kita Harapkan?
Studi berdasarkan teori tentang kota ibukota ditulis dalam judul “Campbell, Scott. 2000, Cold War Metropolis: the Fall and Rebirth of Berlin as a World City. Minneapolis: University of Minnesota”. Studi ini melihat beberapa syarat suatu kota untuk bisa menjadi ibukota. Pada saat yang sama, artikel ini juga memfasilitasi perdebatan tentang bentuk Ibukota yang baru, yang berbeda dari apa yang biasa menjadi persyaratan suatu Ibukota.
Studi melihat seringnya negara menyaratkan Ibukota yang berbeda dengan Ibu kota lain dengan pencirian, antara lain ibu kota yang heterogen, kota global, kota informasi, ‘megacities’, kota dagang atau kota regional. Pada saat yang sama, ibukota memfasilitasi fungsi menjadi tuan rumah pemerintah. Contoh yang sesuai dengan kriteria di atas adalah London karena mewakili ciri industri, budaya, komersial dan pusat kelautan.
Namun demikian, studi melemparkan 7 pertanyaan utama yang baru terkait suatu ibukota yang dilihat lebih kekinian. Pertanyaan itu adalah tentang persyaratan ibukota, yaitu :
- Ibukota yang berbeda dan unik dibandingkan dengan kota biasa.
- Ibukota yang berbeda dengan ibukota lainnya
- Ibukota yang mampu berperan sebagai kota yang mentrasformasi sejarah
- Ibukota yang secara arsitektural mewakili identitas bangsa
- Ibukota yang memiliki struktur politik yang damai
- Ibukota yang membawa dampak positif atas pemindahannya
- Ibukota yang memiliki perekonomian lokal yang unik
Studi itu melihat bahwa Berlin dianggap memiliki syarat yang menjawab ketujuh pertanyaan di atas, dan bagaimana Berlin berbeda dengan Bonn. Pemindahan ibukota Jerman dari Bonn ke Berlin dilihat berhasil setelah 50 tahun pemindahannya.
Studi itu juga melihat kota New York City yang tidak harus menjadi ibukota, meski memenuhi syarat sebagai kota global. Artinya, peran ibukota yang unik tidak harus absolut. Peran melayani fasilitasi kepemerintahan di Amerika lebih dijawab oleh Washington DC. Lingkungan yang kondusif dari sebuah ibukota sangat diperlukan, khususnya bila ini terkait dengan lingkungan politik (Drewe 1993, 344).
