Hasto Wardoyo Sang Kepala BKKBN Baru, Visi Indonesia, dan PR Darurat

Isu kehamilan yang tidak dikehendaki tentu membawa risiko bila perempuan tidak memahami fasilitas kesehatan dan pertolongan dokter yang aman. Karena norma norma dan perspektif  yang ada, layanan kesehatan reproduksi remaja masih terbatas, dan masih perlu lebih ditingkatkan.

Isu isu di atas berkelindan dengan persoalan kemiskinan struktural dan sosial budaya yang ada di masyarakat.

BKKBN perlu menjadikan model dari Standard and Operating Prosedur (SOP) penanganan kekerasan berbasis gender di wilayah emerjensi untuk menjadi acuan nasional. Di samping itu, dukungan tanggap bencana dan pasca bencana NTB dan Sulawesi Tengah perlu dituntaskan.

PR BKKBN untuk bersama Komnas Perempuan dan organisasi non pemerintah untuk mendorong disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga penting. 

Pelibatan laki laki, termasuk dengan ulama dan tetua adat dalam keluarga berencana, kesehatan reproduksi, penghapusan perkawinan anak, dan penghapusan kekerasan berbasis gender perlu diteruskan. 

Visi Indonesia, Limitasi Anggaran, dan Pergumulan Ideologi Hasto. Apakah Masih Bisa Berinovasi?

Sebagian besar PR telah disebutkan oleh pak Jokowi dalam Visi Indonesia untuk aspek Kedua, yang berbunyi : 

"Kita akan menggeser yaitu pada pembangunan sumber daya manusia. Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ!"

PR memang berat, ini artinya, PR itu bukan hanya menjadi PR BKKBN. Ini juga PR kementrian terkait, seperti Kementrian Kesehatan dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, juga Kementrian Pendidikan Nasional, juga lembaga quasi pemerintah seperti Komnas Perempuan. Dan, jangan lupa, ini adalah PR darurat Jokowi - Ma'ruf dan PR Visi Indonesia yang akan ditanggung-gugat. 

Saya sebut darurat karena ini PR lama. Angka Kematian Ibu melahirkan, misalnya, meningkat dan ini bukan hal biasa. Selain ini bagian dari hak asas perempuan, kinerja yang tidak hasilkan progres ini mencoreng muka negara dan bangsa, bahwa nyawa perempuan tidak menjadi pertimbangan. 

Lihat pula isu perkawinan anak, HIV Aid, dan kekerasan seksual. Ini PR yang selalu menjadi momok peri kehidupan.