Adalah suatu indikasi yang baik bahwa saat ini banyak terdapat laporan laporan implementasi PKH, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh lembaga donor internasional, maupun dilakukan secara mandiri oleh lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Hal ini membuka transparansi dalam hal efektivitas implementasi program dan akuntabilitasnya.
Terdapat persoalan targeting yang masih belum sesuai yang diakui sebagai hal yang mengurangi efektivitas dari PKH. Misalnya, pada awal implementasi program di tahun 2014, evaluasi PKH di wilayah Sigli yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana menunjukkan bahwa terbatasnya cakupan keluarga miskin dan masih kurang sesuainya targeting pada keluarga termiksin menyebabkan masih adanya kesenjangan antara tujuan PKH dan implementasi di tingkat lapang. Dalam konsultasi implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) yang inklusif dan responsif gender yang saya ikuti, isu kurang sesuainya targeting KPM masih merupakan persoalan.
Hal ini juga saya temui secara pribadi ketika saya menjadi relawan pasca bencana Gempa Lombok di Lombok Timur antara September sampai Desember 2018. Saya menemukan seorang ibu hamil berisiko tinggi dari kalangan keluarga miskin yang tidak menjadi bagian dari PKH karena namanya tidak ada dalam Basis Data terpadu (BDT). Sialnya, iapun tidak mendaftarkan diri untuk tergabug dalam BPJS karena alasan tidak mampu membayar premium. Padahal si ibu hamil ini harus menjalani operasi Caesar.
Masih di Lombok Timur, saya juga menemukan seorang anak SLTP yang terpaksa harus putus sekolah karena tak mampu lagi membayar sekolah, disamping ia harus menjaga ayahnya yang terkena stroke. Sang ibu terpaksa bekerja menjadi buruh kebun sayur di Sembalun karena sang suami tidak bisa bekerja lagi. Mereka tidak terdaftar dalam BDT dan tidak menerima PKH.
Pada tahun 2012, bank Dunia bersama Mitra Samya, lembaga nirlaba, melakukan evaluasi PKH terkait targeting PKH. Salah satu metode yang direkomendasikan adalah adanya sistem swa-lamar. Artinya, masyarakat sendiri melamar untuk menjadi KPM PKH. Ternyata uji coba di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sistem ini berhasil menjaring keluarga yang benar benar miskin dibandingkan bila identifikasi penerima PKH dilakukan oleh pemerintah desa atau pemerintah daerah. Ini bisa merupakan opsi yang baik.
PKH juga meningkatkan komitmen pemerintah untuk menyediakan dana penganggulangan stunting. Namun demikian, PKH tidak efektif untuk mengurangi kasus stunting secara umum karena kasus stunting tidak dimonopoli kelompok yang termiskin. Sementara PKH ditargetkan untuk diberikan kepada kelompok termiskin (UNICEF, 2017). Artinya, PKH perlu realistis dalam menetapkan target target, khususnya bila tidak dikaitkan dengan koordinasi dengan kementrian terkait dan tidak didanai secara memadai.
Evaluasi yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang laporannya diluncurkan pada tahun 2016 dan melibatkan lebih dari 14.000 rumah tangga di 2.700 desa dan di 316 kecamatan menunjukkan bahwa terdapat peningkatan peneluaran konsumsi KPM sebanyak 4,8%.
Pengeluaran tersebut pada umumnya untuk pengeluaran pendidikan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan. PKH juga terbukti menurunkan prosentase pekerja anak. Namun demikian, walaupun PKH meningkatkan kunjungan ibu hamil ke puskesmas, PKH tidak membuktikan keberhasilannya meningkatkan prosentase ibu hamil melahirkan di Puskesmas dan pada kunjungan pasca melahirkan. Evalusi pada 2016 itu menghasilkan simpulan yang menjadi dasar perbaikan PKH setelah 2016, yang antara lain :
- Dampak PKH tidak signifikan karena lemahnya proses fasilitasi, penegakan persyaratan, dan kecilnya manfaat;
- Pendamping mendorong pemanfaatan dana pada pendidikan anak, namun dalam hal kesehatan maternal, keterkaitan PKH dengan JKN masih terbatas;
- Peran dukun bayi masih besar pada saat persalinan dan pasca melahirkan dan perilaku ini perlu dirubah.
Perbaikan perbaikan dibuat sejak evaluasi 2016. Laporan evaluasi atas implementasi PKH yang dilakukan oleh National Bureau Of Economic Research dengan melibatkan 14.000 rumah tangga di 360 kecamatan di Indonesia yang dirilis pada Mei 2018 menunjukkan perbaikan. PKH dinilai menghasilkan dampak berupa insentif sesuai indikatornya, meningkatkan penggunaan tenaga kesehatan dalam menolong kelahiran, menurunkan separuh dari prosentasi anak usia 7 sampai dengan 15 tahun yang tidak sekolah, dan menurunkan 1/3 pekerja anak (usia 13-15 tahun). Selanjutnya evaluasi telah mulai membuat proyeksi bahwa di dalam 6 tahun ke depan, penerima PKH akan dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan pencapaian angka partisipasi sekolah sampai jenjang SLTA.
Kita apresiasi upaya serius dan sistematis pemerintah untuk memperbaiki program PKH. Targeting melalui proses yang partisipatif dan transparan, perluasan cakupan, peningkatan fasilitasi dan dampingan serta koordinasi dengan program dan kementrian lain yang relevan dan berkelanjutan diharapkan akan meningkatkan efektivitas PKH, bukan hanya untuk menurunkan angka kemiskinan namun juga memutus rantai kemiskinan di kalangan masyarakat.
