Peraturan Pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS) memang sudah makin tegas dan keras dibanding PP 10 sebelumnya, setelah diberlakukannya PP No 53 yang memuat lebih lengkap, lebih rinci, dan lebih tajam, ketentuan-ketentuan yang mengatur perilaku atau tindak-tanduk PNS. Artinya, PNS jangan coba neko-neko, apalagi menyangkut politik praktis, bisa kena hajar pasal-pasal yang tercantum pada PP 53 ( kalau itu benar-benar diterapkan atasan secara murni dan konsekuen). Bagaimana pula kalau PP itu dimanfaatkan oknum petinggi (atasan) PNS di satu institusi atau instansi, untuk mendiskreditkan atau menganiaya seorang pegawai berlatar sentimen,dendam, atau unsur like or dislike? Itu lain soal tentu. Berarti peraturan itu diverpolitiser. Walaupun sebenarnya tak mudah menerapkannya sebab sanksi yang ada sudah ada klasifikasi berat atau ringan, hukuman teguran peringatan hingga hukuman terberat paling final: DIPECAT.
Setidaknya masalah itulah yang mewarnai status segelintir PNS di lingkungan Pemkab Tapanuli Bagian Utara beberapa tahun terakhir. Entah karena faktor apa, apakah karena memang dasar orangnya kritis, tidak loyal, atau karena berani-beraninya memasuki wilayah politik, tapi faktanya ada sejumlah PNS di daerah itu yang terkena hukuman dari petinggi setempat. Dari yang kena sanksi penurunan pangkat hingga yang dipecat. Kasus itu cukup ramai dirilis media cetak apalagi kasusnya sampai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan. Para PNS yang kena sanksi itu tak terima vonis yang dijatuhkan pada mereka, maka mereka pun berani menggugat balik kebijakan yang mereka anggap kejam dan menganiaya.
Pengakuan para PNS yang kena hukum turun pangkat dan dipecat itu, awalnya mereka seperti ditengarai punya akses politik menyangkut pemilihan kepala daerah di masa lalu. Dampaknya, lima di antaranya kena hukuman pecat dan sepuluh lainnya kena penurunan pangkat. Media pernah memberitakan, hukuman itu dijatuhkan karena mereka melakukan demo ke DPRD pada tanggal 25 Juli 2011.Pasalnya mereka tak mau terima hukuman karena merasa mutasi yang dilakukan pada mereka hanya karena tendensi politik kepala daerah saat itu. Dan lima orang PNS yang kena pecat berjuang melakukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang kemudian menganulir tindakan pemecatan tersebut.
Perihal masalah itu, pasangan bupati/wakil bupati yang baru Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir tampaknya ikut prihatin. Pasangan kepala daerah yang baru dilantik April tahun ini merasa perlu menempuh kebijakan bersipat manusiawi.
Itulah makanya beberapa waktu lalu terbetik kabar bahwa Pemkab Tapanuli Utara telah melakukan rapat dengan 10 orang PNS yang terkena hukuman penurunan pangkat pada priode bupati sebelumnya. Rapat yang dipimpin wabup Mauliate Simorangkir merumuskan bahwa Pemkab akan melakukan konsultasi sebelum memulihkan status ke 10 PNS yang kena hukum. Rapat itu merupakan follow-up permohonan 10 pNS yang pangkatnya diturunkan. Dalam pembahasan permohonan itu  akhirnya disimpulkan, Pemkab melakukan konsultasi ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk tindak lanjut pemulihan. Kata sang wakil bupati Mauliate Simorangkir, selesai lebaran Idul Fitri akan dikonsultasikan dan terus dipantau hingga tuntas.
Sejumlah PNS yang sedang membaca perkembangan kasus itu di sebuah kedai kopi di Balige punya ragam opini. Ada yang menyalahkan para PNS yang demo, ada juga yang membelanya. Lalu salah seorang berkomentar," pokoknya kita PNS ini hati-hatilah menjaga diri, kalau mau aman ngapain kita macam-macam sama atasan, dan ngapain pula kita berani-beranian demo segala. Yang lainnya cuma senyum masam.