Selama 4 tahun ini, diakui atau tidak, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berhasil mengendalikan inflasi. Terdapat kecenderungan inflasi terus menurun selama masa pemerintahan Jokowi ini.
Terkendalinya inflasi ini mendorong perekonomian menjadi lebih baik dengan meningkatnya pendapatan nasional, dan orang akan semakin semangat untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi.
Sedangkan, bagi pengusaha, inflasi akan memberikan keuntungan karena akan memberikan perolehan yang lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Â
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.
Merujuk pada data BI menunjukkan periode November 2014 sampai Mei 2018 terjadi penurunan angka inflasi yang cukup signifikan. Pada 2014 angka inflasi year on year mencapai 8,36 persen, akhir tahun 2015 turun menjadi 4,89 persen dan tidak pernah lagi berada di atas 4,50 persen.
Bahkan, dari inflasi year on year Juli 2017 sampai saat ini, tren inflasi berada di level 3 persenan, dan pada Juli 2018 angka inflasi menjadi 3,18 persen.
Penurunan inflasi adalah hasil kerja keras pemerintah. Setidaknya ada dua hal yang membuat angka inflasi bisa terpangkas dan tetap terjaga rendah. Pertama, ekspektasi BI maupun pemerintah setiap waktunya mampu berada pada sasaran yang tepat.
Kedua, terjalinnya koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga dinilai sangat membantu terjaganya angka inflasi yang ada di daerah.
Kita patut hargai hasil kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi ini. Meskipun dihajar dengan isu ekonomi global, namun pemerintah tetap mampu mengendalikan inflasi. Ini agar perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat tidak terganggu.
