Menyoal "Student Government" dan Pemilwa UIN Sunan Kalijaga

Dalam sistem bernegara pada umumnya, kita mengenal yang namanya sistem demokrasi (dari, oleh, dan untuk rakyat) yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln dan sistem perpolitikan ala Montesquieu yang dinamakan Trias Politika[3]. Sistem demokrasi dan politik ini sangat berperan penting untuk menjalankan negara ketika adanya hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Sebelum berdemokrasi dalam tingkatan negara, pada umumnya kita mahasiswa harus belajar mempraktekkan sistem ini di kampus kita yang berbentuk Student Government. 

Student Government atau pemerintahan mahasiswa ini kira-kira hampir sama dengan pemerintahan di negara kita. Yang menjadi pembeda Student Government dengan pemerintahan di negara kita adalah tidak adanya badan yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman, hanya badan eksekutif/DEMA dan badan legislatif/SEMA serta HMJ sebagai wujud pemerintahan itu sendiri. Student Government bertugas untuk menghidupkan jiwa intelektual para mahasiswa dengan berbagai agenda seminar, diskusi dan wadah pembelajaran mahasiswa di luar kelas. SEMA pun sebagai senat mahasiswa berfungsi menghimpun aspirasi mahasiswa sebagai implementasi nilai-nilai demokrasi.

Ditiap agendanya Student Government mendapat dana dari UKT mahasiswa yang dibalut bersamaan dengan biaya kemahasiswaan. Pertanyaannya adalah ketika sudah ada dana yang mendesak Student Government untuk berjalan di kampus, apakah Student Government jaman now ini telah berjalan sesuai demokrasi atau malah melenceng dari nilai-nilai demokratis yang setiap hari diteriakkan?

Seperti yang telah penulis amati pada majalah ARENA edisi april 2017 dengan hasil survei 804 mahasiswa dapat ditarik mayoritas mahasiswa tidak mengetahui peran serta pengetahuan program kerja Student government di ranah kampus. Padahal telah jelas ada kepengurusannya di kampus perlawanan UIN Suka ini. Toh, pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa (pemilwa) yang memilih kepengurusan Student Government saja mengalami kecacatan demokrasi dan birokrasi apalagi kerjanya nanti.

Pemilwa yang cacat demokrasi

Pemilwa atau pemilihan umum mahasiswa yaitu pesta demokrasi mahasiswa  setiap dua tahun sekali. Artinya, Pemilwa berperan sebagai wujud kedemokratisan dengan tujuan memilih pemimpin mahasiswa atau biasa disebut presiden mahasiswa (presma) beserta antek-anteknya (DEMA, SEMA, dan HMJ/HMPS)[4]. Dengan ditetapkannya jabatan tersebut diharapkan presma dan kepengurusannya dapat menjalankan pemerintahan mahasiswa (Student Government) lebih baik dari sebelumnya. 

Seperti yang kita ketahui, bahwa student government merupakan miniatur negara dengan pemimpin (baca: presma) yang berkuasa di tingkat kampus. Tentu, pemilwa sangat berperan penting dalam memilih calon pemimpin dengan asas luber jurdil[5] demi terwujudnya nilai-nilai demokrasi. Pemilwa juga merupakan bentuk miniatur pemilu yang sebenarnya. Jika pemilwa saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tidak menutup kemungkinan pemilu di masa depan akan bernasib sama.  

Pemilwa sendiri identik dengan unjuk kebolehan  mahasiswa dalam mempertaruhkan eksistensi organisasi maupun perseorangan dalam wadah perpolitikan kampus.. Tentu jika kita bicara tentang perpolitikan, ada yang namanya partai politik mahasiswa yang berfungsi mencalonkan kader-kader organisasi gerakan mahasiswa pada pemilwa. Jika pemilwa tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan memihak pada organisasi tertentu, pemilwa tersebut akan melahirkan pemimpin yang tidak demokratis pula.

Seperti pada pemilwa tahun 2015, ada empat partai yang lolos seleksi sebagai peserta pesta demokrasi tersebut. Empat partai yang diusung saat itu diantaranya Partai Nusantara, Partai Rakyat Merdeka (PRM), Partai Pencerahan, dan Partai Demokrasi Mahasiswa (PDM). Empat partai yang disebutkan diatas juga ada beberapa partai yang paling menonjol dan cenderung bersifat keterpihakan pada panitia pemilwa saat itu. 

Penulis berpikir setelah menyaring informasi dari berbagai media bahwa pemilwa saat itu sangat tidak demokratis dan transparan. Ada juga berbagai persoalan mulai dari seleksi Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa (PPUM) yang sepihak, masa pra pemilihan yang tidak banyak diketahui oleh mahasiswa dan perolehan suara yang tidak logis saat pemilwa. Hingga menghadapi puncak ketika mahasiswa dari organ tertentu baku pukul di dalam gedung Multi Purpose (MP) yang tak sempat dilerai oleh aparat keamanan. Padahal sebelum telah ada surat edaran dari wakil rektor III yang memperingatkan kepada mahasiswa untuk menciptakan pemilwa yang kondusif dan transparan. Bukan hanya pemilwa tahun itu saja, pemilwa tahun-tahun sebelumnya juga bernasib sama seakan pemilwa yang tidak demokratis itu menjadi budaya di kampus yang katanya kampus perlawanan ini.

Bertepatan dengan rangkaian acara pemilwa tahun ini yang telah berjalan dua minggu dan tidak banyak diketahui oleh masyarakat kampus. Telah nampak kecurangan-kecurangan seperti tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa tidak disosialisasikan tentang tata cara pemilwa, pendataan NIM dan password mahasiswa oleh organ yang berkepentingan sepihak dan juga mahasiswa tidak tahu menahu akan calon presma atau SEMA maupun HMJ. Perlu dipertanyakan dan dikritisi jangan sampai kita mahasiswa terbawa akan keadaan seperti ini tanpa adanya respon balik. Demokrasi sejati dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintahan berpengaruh satu sama lain (check and balance). Dan penulis harapkan mahasiswa tidak berlaku apolitis, dan cenderung tidak mengerti negara (baca: Student Government) nya sendiri. Penulis juga mengharapkan mahasiswa tersadarkan akan hak dan kewajibannya dalam pemilwa serta kritis terhadap Student Government yang ada di kampus setelah menghayati baik-baik tulisan yang singkat ini. []