Mohon tunggu...
Cocon
Cocon Mohon Tunggu... Seorang perencana dan penulis

Seorang Perencana, Penulis lepas, Pemerhati masalah lingkungan hidup, sosial - budaya, dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Artikel Utama

Revisi Permen Lobster Diteken, Saatnya Menanti Jurus Sakti Menteri Trenggono

18 Juni 2021   17:36 Diperbarui: 21 Juni 2021   06:23 267 7 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Revisi Permen Lobster Diteken, Saatnya Menanti Jurus Sakti Menteri Trenggono
Benih lobster senilai Rp 37 miliar yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh pemerintah di Jambi pada Kamis (18/4/2019). (Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan via KOMPAS.com)

Dua hari yang lalu Menteri Sakti Wahyu Trenggono (SWT) mengesahkan Peaturan Menteri (Permen) Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Jika merunut ke belakang, perjalanan Permen ini banyak lika-likunya, menuai pro dan kontra. Tercatat telah tiga kali Permen ini di revisi pada tiga era menteri berbeda.

Lebih kurang dua tahun lalu, saya menulis kolom artikel tentang "lobster dan perspektif sustaibability", artikel ini mengulas perbedaan persepsi dari dua menteri tentang aspek sustainability dalam pengelolaan lobster yakni pada saat era SP dan EP.

Pun halnya, ketika menteri EP berwacana membuka kembali kran ekspor benih bening lobster (BBL), melalui analisis saya terhadap kajian kajian yang telah dilakukan sebelumnya, saya telah berkirim policy paper via Komisi Pemangku Kepentingan Publik KP saat itu.

Isinya, berbagai pertimbangan untung rugi terhadap beberapa kemungkinan alternatif pengelolaan benih bening lobster. Saya memang lebih cenderung menyetujui jika ekspor BBL dihentikan dan lebih baik mendorong budidaya di dalam negeri. Tentu dengan berbagai catatan.

Sebagai yang cukup konsen dengan kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan hidup, saya pribadi menyambut baik disahkannya Permen baru ini. Budidaya adalah jalan tengah untuk menyelesaikan gonjang ganjing urusan lobster. 

Sepintas saya melihat, secara substantif Permen ini sudah cukup menggambarkan "equality of dimension". Saya juga melihat prinsip dasar sustainability telah cukup terakomodir. Kesimpulannya, ada niat baik untuk mewujudkan ini. Tentu pandangan saya akan bertolak belakang dengan berbagai pihak yang pro ekspor BBL, apalagi nilai perputaran uang begitu besar.

Di pihak yang kontra (menolak ekspor BBL), aturan menghentikan ekspor BBL justru akan memicu lebih banyak BBL yang diselundupkan, jadi ajang bola mainan para "smuggler", toh di belakang penyelundup ada kekuatan besar uang.

Kedua, Indonesia dalam jangka pendek dinilai belum siap kembangkan budidaya, disebabkan berbagai kendala yang belum terpecahkan seperti pakan, penyakit dan SR yang rendah.

Ini tentu patut jadi perhatian menteri SWT, dengan jalan membuktikan bahwa apa yang dilakukan bisa memberi jaminan dua masalah besar ini terselesaikan dengan baik, maksimal di era sisa kepemimpinannya.

PR Besar Mananti, Harus Ada Jurus Sakti

Niat baik saja belumlah cukup, begitu pepatah bilang. Pun halnya saya memandang walaupun Permen ini secara kontekstual sudah cukup komprehensif mengakomidir kepentingan multidimensi, namun di sisi lain, harus secara konkrit dan konsisten bahwa ada jaminan paska pemberlakuan Permen ini, industri budidaya lobster nasional bisa tumbuh signifikan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x