Mohon tunggu...
Cocon
Cocon Mohon Tunggu... Seorang perencana dan penulis

Seorang Perencana, Penulis lepas, Pemerhati masalah lingkungan hidup, sosial - budaya, dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

Selamat Datang Menteri Baru, Semoga Sektor Kelautan dan Perikanan Semakin Sakti

23 Desember 2020   19:42 Diperbarui: 23 Desember 2020   20:04 117 7 2 Mohon Tunggu...

Hari ini Presiden Jokowi resmi melantik Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM yang sebelumnya menjabat Wamen Pertahanan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Beliau menggantikan menteri sebelumnya Edhy Prabowo yang tersangkut masalah dugaan korupsi ekspor benur lobster.

Sosok satu ini memang belum begitu banyak dikenal publik, terutama dikalangan stakeholders perikanan. Background keilmuan kemungkinan tidak jadi pertimbangan utama Presiden. Pertimbangan utamanya tentu seberapa jauh ia mampu menjadi manajer yang efektif dalam sebuah institusi birokrasi yang menanggung tanggungjawab besar dengan dinamika masalah multidimensi yang kompleks. Tentu karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Oleh karenanya MKP harus diberikan gambaran utuh fakta permasalahan mendasar dalam sektor perikanan ini. Idealnya, memasuki arena baru, MKP harus tahu betul peta masalah berbasis data dan informasi yang valid. Validitas data dan informasi juga akan dihasilkan jika didapatkan dari berbagai sumber,  utamanya pelaku utama perikanan itu sendiri. Mekanisme pentahelix mutlak harus dibangun dalam penentuan arah kebijakan yang bebas dari kepentingan pragmatis. Tentu kita tidak berharap terjerembab di jurang yang sama.

Harus diakui, perjalanan 1 (satu) tahun sejak menteri sebelumnya dilantik, kinerja sektor ini masih belum optimal memberikan outcome dan dampak langsung, utamanya terhadap kinerja makro ekonomi nasional dan struktur ekonomi para pelaku perikanan. Berbagai kebijakan dan program masih berkutat pada tujuan pencapaian output. Saya kira ini mesti ditangkap oleh MKP baru sebagai fokus utama kebijakan 4 (empat) tahun mendatang.

Disisi lain, kita berharap MKP baru bisa menyatukan dua perspektif berbeda terkait kebijakan perikanan pada era Menteri Susi dan Edhy Prabowo. Yakni menelurkan kebijakan yang menjamin equality of dimension dalam tata kelola sumber daya perikanan yakni keseimbangan kepentingan sosial, ekonomi dan lingkungan. Elaborasi ketiga pilar tersebut harus betul betul diwujudkan secara konkrit dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Kontribusi makro ekonomi perikanan terhadap GDP Indonesia harus lebih optimal dengan mendorong  corporates based approach yang mampu mengungkit kinerja ekspor, investasi dan nilai produksi. Tentu dengan pengelolaan yang responsible dan terukur. Saya membayangkan MKP akan kembali fokus dalam menbangun model integrated business baik pada sub sektor tangkap maupun akuakultur. Bayangkan kontribusi sektor ini terhadap GDP hanya 2,59% dan selama dua triwulan mencatat pertumbuhan negatif.

Pada sub sektor tangkap, kita berharap ada optimalisasi pemanfaatan nilai ekonomi SDI di ZEEI dengan memberdayakan kapal kapal milik pengusaha dalam negeri dan menutup pintu bagi investasi asing di bidang tangkap. 

Sebagai eks Wamen, MKP baru diharapkan mampu membaca posisi geostrategis Indonesia, sehingga penegakan kedaulatan laut seperti IUU Fishing akan semakin diperkuat. Kita harus kembalikan kepercayaan global terhadap komitmen Indonesia dalam memberantas praktek praktek ilegal yang menguras SDI. Intinya, serahkan hak pengelolaan SDI pada bangsa sendiri terutama nelayan yang struktur ekonominya belum kunjung membaik.

Akuakultur juga tetap harus jadi fokus kebijakan utama. Perlu ada grand design yang komprehensif dalam menciptakan integrated farming. Dukungan program yang sifatnya instan juga harus dibarengi dengan membangun sistem yang efektif siklus bisnis bisa efisien. Pandemik Covid-19 yang mengganggu rantai suplai salah satunya akibat sistem logistik tidak berjalan.

Model model pendekatan pengembangan yang dilakukan para start up semisal e-fishery dengan membangun e-fishery poin di sentral sentral produksi akuakultur dan perannya dalam memfasilitasi kebutuhan mendasar para pelaku utama yakni feed, fund dan fish market, bisa diadopsi menjadi model pendekatan  kebijakan/program di level nasional.

Pekerjaan rumah lainnya yakni bagaimana memperbaiki struktur ekonomi masyarakat pelaku utama perikanan terutama berkaitan dengan capacity building SDM, kapasitas usaha, pendapatan, daya beli, kepemilikan lahan dan aksesibilitas terhadap kebutuhan dasar.  Di ditengah hantaman pandemik Covid-19, tentu ini menjadi PR yang tidak mudah.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x