Mohon tunggu...
Cocon
Cocon Mohon Tunggu... Seorang perencana dan penulis

Seorang Perencana, Penulis lepas, Pemerhati masalah lingkungan hidup, sosial - budaya, dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Tafsir Perpecahan

16 Oktober 2020   05:53 Diperbarui: 16 Oktober 2020   06:00 22 0 0 Mohon Tunggu...

Jagad maya kembali dipenuhi pertentangan persepsi publik dalam mensikapi tafsir sebuah produk hukum yang dikeluarkan dua lembaga negara eksekutif & legislatif. Tak hanya itu, pertentangan tentang substansi aturan dalam produk hukum yang berupa UUCK memicu gejolak demostrasi berjilid dari kalangan buruh dan publik sebagai bagian objek hukum itu sendiri.

Lantas siapa yang benar dan salah? Saling tuduh hoax pun menjadi bumbu pedas yang memicu berbagai kalangan gerah. Ya. gerah, karena nampaknya perpecahan mulai nampak. Suasana politik sejak perhelatan pilgub Jakarta & pilpres seolah kembali mencuat, meski para elite di atas telah berada dalam satu gerbong. Dulu saya berharap, perkawinan cebong vs kampret bisa memunculkan bibit unggul baru. Tapi, faktanya memang tidak bisa dipijahkan.

Produk hukum yang berada dalam gerbong omnibuslaw oleh Pemerintah dianggap menjadi senjata ampuh untuk memperbaiki carut marut birokrasi perijinan, dan mendorong investasi besar besaran. Basis argumennya , Indonesia saat ini harus berpacu dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada dalam bibir jurang resesi. Targetnya keluar dari jeratan middle income trap.

Pertumbuhan makro ekonomi harus dicapai, tapi jaminan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan struktur ekonominya, dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan adalah keniscayaan yang tak bisa diabaikan. Sebuah produk hukum, pada prinsipnya adalah jembatan menuju keadilan sosial, bukan tebing curam yang memisahkan objek hukum (publik) dengan subjek hukum (pembuat UU) demi kepentingannya.

Investasi dan mudahnya perijinan adalah langkah baik dengan catatan tidak dilakukan secara serampangan, namun harus terukur, terkendali dan mementingkan kepentingan jangka panjang. Bukankah kita selalu menggembargemborkan prinsip sustainable development. Pertanyaannya, sudahkah prinsip dasar sustainable development itu terakomodasi dalam seluruh klaster UUCK? Prinsip dasar tersebut yakni "equality of dimension" yakni lingkungan, ekonomi inklusif & sosial-kultur.

Banyak publik mungkin tidak baca keseluruhan draft, pun halnya para yang terhormat itu. Tapi kekhawatiran berbagai kalangan juga mestinya ditangkap sebagai sebuah masukan konstruktif. Publik sebagai objek hukum mestinya diberi ruang partisipatif seluas luasnya mulai dari awal hingga akhir. Partisipatif interaktif hingga keterlibatan dalam pengambilan keputusan final. Ini penting karena tafsir hukum bisa saja berbeda dan itu perlu disamakan.

Bagi publik dan para elite yang bersebrangan, mari duduk bareng. Demonstrasi adalah bagian dari kehidupan demokrasi dan dijamin konstitusi selama dilakukan dengan mengedepankan etika. Jika, ruang aspirasi tidak memungkinkan, masih bisa gunakan ruang konstitusional lain yakni judicial review. Berbagai potensi celah kelemahan substansi dalam UUCK bisa diuji.

Bagi Pemerintah & DPR bersikaplah selayaknya pelayan publik, rangkul dan akomodir yang menjadi aspirasi publik. Tujuan bernegara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencapai puncak keadilan sosial bukan memberikan karpet merah untuk tumbuh suburnya oligarki berkuku tajam.

Dalam tafsir hukum ada istilah "reading between the line", bahwa yang tertulis/tersurat baik sekalipun bisa jadi punya konsekwensi hukum yang negatif. Oleh karenanya, hilangkan prasangka buruk dan tetap jaga persatuan. Jangan sampai ini menjadi " Tafsir Perpecahan"

Wallahualam

#savepersatuan

VIDEO PILIHAN