Mohon tunggu...
Cocon
Cocon Mohon Tunggu... Seorang perencana dan penulis

Seorang Perencana, Penulis lepas, Pemerhati masalah lingkungan hidup, sosial - budaya, dan Sumber Daya Alam

Selanjutnya

Tutup

Ekonomi Pilihan

KIK Jilid II Tinggal Menghitung Hari, Apa Kabar Poros Maritim?

15 Agustus 2019   20:55 Diperbarui: 15 Agustus 2019   21:14 0 3 1 Mohon Tunggu...
KIK Jilid II Tinggal Menghitung Hari, Apa Kabar Poros Maritim?
dokpri

Kabinet Kerja Jilid II (KIK) kurang dari 100 hari lagi akan mulai diumumkan oleh Presiden terpilih Jokowi. Saya tentu satu dari beratus juta rakyat Indonesia yang sangat berharap akan ada perbaikan pada seluruh aspek kehidupan.

Pun halnya, sebagai insan perikanan saya bagian dari berjuta rakyat yang sangat berharap visi Jokowi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia bisa terwujud.

Selama hampir 5 (lima) tahun era Kabinet Kerja Jilid I, harus diakui pengejawantahan terhadap visi poros maritim masih belum optimal. Saya justru melihat, kebijakan masih didominasi pada pengelolaan yang berbasis daratan (land based-development). Padahal poros maritim harus diterjemahkan dengan melihat posisi Indonesia sebagai archipelago state (negara kepulauan), dimana perlu ada arah kebijakan melalui pendekatan yang spesifik yakni berbasis pada ocean based-development.

Begitu halnya, dalam pengamatan saya pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi juga masih sentralistik belum terdesentraisasi khususnya pada kawasan-kawasan yang berbasis kepualuan.

Investasi dan industrialisasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi masih didominasi oleh industri manufaktur. Menurut saya paradigma poros maritim adalah bagaimana mengoptimalkan posisi geostrategis Indonesia menjadi nilai manfaat ekonomi. Tentu dalam hal ini, posisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Kita tidak menampik kenyataan bahwa telah berjalan beberapa dekade, sentralisasi pusat pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan ketimpangan ekonomi antara pusat pertumbuhan di kota besar dengan daerah yang merupakan basis sumber daya maritim.

Contohnya, industri perikanan ada di pusat kota besar, sementara sumber bahan baku berada di kawasan kepulauan. Itulah kenapa permasalahan in-efisiensi akibat tingginya biaya logistik masih jadi masalah.

Padahal, mestinya nilai tambah ekonomi lebih banyak dirasakan oleh daerah yang merupakan basis sumber daya maritim yang nota bene merupakan wilayah kepulauan.

Oleh karena itu, pembangunan dalam konteks geostrategis nasional harusnya didorong  bagaimana menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan lokal, sehingga ada trickle down effect dan nilai tambah ekonomi bagi kawasan yang merupakan basis sumber daya maritim. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki banyak potensi letak geografis yang bisa dimanfaatkan untuk meraup nilai ekonomi yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)  dan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bisa dibayangkan, jika mengutip Rokhmin Dahuri Institute, bahwa potensi ekonomi maritim Indonesia yang mencakup 11 sektor strategis diprediksi mencapai 1,5 trilyun dollar US atau setara 1,5 kali lipat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Khusus untuk sub sektor akuakultur, menurut itungan saya potensi nilai ekonominya dipredikasi mencapai 250 milyar dollar US per tahun.

Sayangnya selama 5 (lima) tahun ini, fokus kebijakan masih berkutat pada paradigma "fisheries as natural resources" bukan "fisheries as economic value". Upaya perlindungan sumber daya perikanan merupakan langkah positif dan diakui memiliki kinerja baik, namun akan lebih pas jika upaya tersebut diimbangi dengan optimalisasi pemanfaatan nilai ekonominya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
KONTEN MENARIK LAINNYA
x