Tol Laut dan Pergerakan Ekonomi Lokal

Visi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia nampaknya mulai gencar dilakukan, salah satu program pendukung yang tengah menjadi fokus adalah implementasi pengembangan "tol laut".  

Konsep tol laut sendiri menurut Bappenas adalah konektivitas laut yang efektif berupa adanya kapal yang melayari secara rutin dan terjadwal dari barat sampai ke timur Indonesia. Dalam RPJMN 2015-2019 pengembangan tol laut akan difokuskan dengan mambangun masing-masing 24 pelabuhan strategis pendukung tol laut, 5 pelabuhan hub,  19  pelabuhan feeder. 

Tujuan intinya adalah menjamin konektivitas antar daerah yang pada akhirnya akan mampu menjamin efesiensi melalui pengurangan biaya logistik. Konsep ini sangat strategis mengingat salah satu masalah dalam implementasi sistem logistik nasional adalah masalah konektivitas, sedangkan dalam hal siklus bisnis yang sering dikeluhkan para pelaku usaha di Indonesia adalah inefesensi sebagai akibat tingginya biaya logistik. 

Bisa dibayangkan, bagaimana biaya transportasi hasil produksi dari sumber menuju pusat Industri/pasar dalam negeri nilainya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan ekspor langsung ke China misalnya.

Disisi lain, bicara daya saing, menurut The GlobalCompetitiveness Index (GCI) tingkat daya saing Indonesia masih relatif rendah bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Faktor utama yang mempengaruhi daya saing tersebut adalah karena buruknya infrastruktur. Tentunya ini perlu menjadi catatan penting untuk menngukur dan mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang akan mulai pada tahun depan.

Yang menjadi catatan adalah bahwa program " tol laut" tidak boleh hanya berhenti pada tataran bagaimana menjamin konektivitas, distribusi logistik, dan mobilisasi penduduk, namun yang terpenting adalah bagaimana konsep ini secara langsung mampu menggerakan ekonomi lokal khususnya pada daerah-daerah yang mempunyai basis sumberdaya alam yang nota bene tersebar pada kawasan-kawasan terpencil di Indonesia bagian Timur. 

Terlepas dari seberapa kekuatan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, namun yang terpenting adalah bagaimana upaya optimalisasi pemanfaatan nilai ekonomi sumberdaya kemaritiman yang nilainya mencapai 2.000 trilyun itu. 

Ingat sejak era sentralistik sampai era desentralisasi seperti saat ini, hampir seluruh perputaran uang, sumberdaya manusia (terdidik dan terampil), dan kebutuhan logistik terkonsentrasi di pusat-pusat kota besar (industri), sementara daerah yang notabene merupakan basis sumberdaya alam hanya menjadi objek eksploitasi dan justru menjadi daerah yang seolah tidak menarik bagi masuknya investasi karena keterbatasan akses. Itulah sebabnya daerah-daerah tersebut kondisinya sangat memprihatinkan.

Program "tol laut" seyogyanya harus menjadi media bagi terwujudnya sebuah pemerataan pertumbuhan ekonomi bagi daerah-daerah yang menjadi basis sumberdaya. 

Oleh karena itu, Pemerintah saat ini mestinya juga fokus untuk menggarap potensi yang ada yaitu melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi pada kawasan-kawasan strategis yang berbasis pada optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam yang menjadi unggulan/potensi daerah, dimana tol laut menjadi unsur pendukung dalam mewujudkan efesiensi melalui jaminan konektivitas dan distribusi hasil produksi unggulan daerah.

Sudah saatnya investasi didorong pada sektor-sektor yang berbasis sumberdaya alam, dengan sedapat mungkin mengandalkan investasi dalam negeri bukan dominasi investasi asing, dimana daerah ditempatkan bukan hanya sebagai objek sumberdaya tanpa nilai tambah, namun harus didorong melalui pembangunan mulai dari infrastruktur, industri berbasis produksi sumberdaya unggulan, pemberdayaan masyarakat lokal, serta unit-unit penunjang lainnya sebagai sebuah sistem terintegrasi yang mampu menjamin siklus bisnis ekonomi yang efektif, dengan begitu pada akhirnya akan mampu mengggerakan ekonomi lokal. Sumberdaya alam yang dihasilkan harus diproduksi dan dirasakan nilai tambahnya oleh masyarakat lokal.