Kesenjangan Ekonomi, Salah Siapa?

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic State) berdasarkan keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional yakni United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika. Kondisi ini sejalan dengan fakta bahwa Indonesia merupakan negara plural atau negara yang memiliki beragam keanekaragaman.

Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke empat di dunia setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat(https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk ). Jumlah penduduk yang banyak ini melahirkan berbagai macam persoalan dalam kehidupan bermasyarakat seperti kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal ini memicu membiaknya kesenjangan dalam masyarakat. Salah satunya adalah kesenjangan ekonomi.

Kesejangan adalah suatu kondisi ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan anatara satu individu dengan individu lain atau satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam masyarakat. Ketidakseimbangan atau ketidaksimetrisan tersebut menjadi semacam jurang yang memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kesenjangan ekonomi adalah suatu kondisi ekonomi yang tidak seimbang atau tidak simetris antara individu yang satu dengan yang lainnya atau antara kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam hal ekonomi.

Robert Chambers  melihat kesenjangan sosial ekonomi sebagai suatu gejala yang timbul dalam suatu masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan kemampuan finansial antara satu individu dengan individu lainnya atau antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya yang hidup dalam suatu wilayah tertentu(https://www.gurupendidikan.co.id/kesenjangan-sosial/). Kesenjangan sosial ekonomi juga dilihat sebagai perbedaan pendapatan, kekayaan dan menjadi jurang yang menjarakkan posisi antara orang kaya dan orang miskin yang dilihat dari kekuatan ekonominya dalam sebuah populasi atau antarnegara (https://seputarilmu.com/2020/01/kesenjangan-sosial-menurut-para-ahli.html). 

Pada tahun 2019, pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai angka 5,02 persen (https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html ). Dan Direktur Eksekutif Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal menuturkan bahwa yang merasakan  pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya  kelas sosial menengah ke atas(https://money.kompas.com/read/2019/04/09/191314826/siapa-yang-merasakan-dampak-pertumbuhan-ekonomi-indonesia). Itu artinya masyarakat kelas menengah ke bawah tidak merasakannya atau bahkan tidak tahu bahwa perekonomian kita sedang mengalami pertumbuhan.

Masyarakat kelas teri menjadi penonton pertumbuhan perekonomian di tanah sendiri. Tentu ini sebuah ironi. Bagaikan saudara-saudara yang tinggal serumah dimana yang lainnya mengalami kebahagiaan dan yang lainnya menderita. Ini tentu menjadi sebuah pekerjaan rumah untuk semua masyarakat In donesia baik itu pemerintah maupun masyarakat sendiri. Karena faktor yang melahirkan kondisi kesenjangan ekonomi ini tidak melulu menjadi persoalan dari pemerintah, tetapi juga persoalan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. 

'Ada asap, ada api'. Sebuah pepatah kuno yang sudah lama kita kenal. Bahwasannya semua persoalan itu ada penyebabnya. Pun demikian dengan persoalan kesenjangan ekonomi yang ada di Negara Indonesia tercinta kita ini. Semua orang mencintai Indonesia sebagai sebuah Negara, tetapi apa mungkin semua orang Indonesia mencintai sesamanya sebagai saudara-saudari sebangsa dan setanah air?ini menjadi soal. 

Kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia salah satu sebabnya adalah karena kita tidak sedang mencintai sesama kita yang lain. Padahal kalau direfleksikan sesama itu adalah diriku yang lain. Ketika kita tidak sedang mencintai sesama kita, di sana sebenarnya kita juga tidak sedang mencintai diri kita sendiri. Lalu siapa yang kita cinta?

Sebuah kemungkinan bahwa kita sedang mencintai uang. Maksudnya di sini bahwa kesenjangan ekonomi itu disebabkan oleh ulah sesama kita yang memiliki kuasa mengatur, melayani dan memberdayakan masyarakat agar pertumbuhan ekonomi itu dirasakan oleh semua masyarakat kelas mana pun. Kadang kekuasaan yang diamanat oleh seluruh rakyat ditukar dengan uang dari para pemodal untuk menciptakan kebijakan yang menguntungkan pemodal dan penguasa dan menjeritkan masyarakat yang dengan mengerahkan seluruh dirinya, hati nuraninya untuk memilihnya pada saat pemilu.

Kalau begini situasinya satu pernyataan yang mungkin pas diungkapkan 'suara kita dibalas dengan jeritan, bukan lagi kebahagiaan'. Keputusan diukur dengan rupiah, rupiah melimpah keputusan memihak. Uang menjadi pemegang palu. Dan pemodal menjadi pemilik palu. Hanya dibantu oleh penguasa untuk mengetoknya. Inilah buah dari politik  uang.

Sebenarnya masyarkat yang menerima uang suap (uang beli suara) saat pemilu, di sana masyarakat sedang memilih pemodal yang akan memegang kekuasaan (memegang palu). Hal ini akan melahirkan suatu kondisi bahwa kekayaan itu akan hanya berpusat pada segelintir orang saja. Dengan demikian perekonomian akan diatur oleh mereka dan hanya merekalah yang merasakan pertumbuhan perekonomian tersebut.