Mahar Politik, Dosakah?

Hampir setiap tahun, kita melaksanakan proses pemilihan sejak kita mengamandemenkan UU Pemilihan Langsung. Tahun 2018 ini merupakan tahun paling sibuk dan sengit sehingga tidak heran banyak orang menyatakan secara kasat mata dan transparan bahwa tahun 2018 merupakan tahun politik. Berbagai daerah di seantero Indonesia akan melaksanakan pilgub, pilbup dan pilwalkot dengan pasangannya. 

Setiap partai telah menentukan para paket sebagai kandidat yang akan terlibat langsung dalam pemilu serentak tahun 2018. Ada partai yang harus berkoalisi untuk memenuhi persyaratan minimal pengusungan calong sesuai regulasi yang berlaku. Ada juga yang secara 'pd = percaya diri" mengusung sendiri calon gubernur maupun wakil gubernur.

Hal ini terjadi pada PDI Perjuangan secara menyakinkan mengusung sendiri calonnya tanpa mau berkoalisi dengan partai lainnya. Mereka lakukan di Pilgub Jawa Barat. Hal ini diluar dugaaan para pihak termasuk para pengamat. Namun untuk jangka panjang, terobosan dan keberanian PDI Perjuangan bagi Pilgub Jabar sangat diapresiasi masyarakat pemilih dan para fansnya. Bisa jadi, reputasi atau 'brand marketing'-nya PDI Perjuangan di Jabar akan meningkat, terlepas dalam proses pemilihan nanti tanggal 27 Juni 2018, entahkah kandidat yang diusung sendiri tanpa koalisi oleh PDI Perjuangan itu kalah atau menang.

Apalagi apabila dalam perhelelatan nanti, paket yang diusung sendiri tersebut menang dalam konstelasi super ketat di Jawa Barat.

Partai-partai lainnya pasti telah menentukan paket dan strategi pemenangannya secara bermartabat dan berbudaya kendati pun tanpa kita sangkal bahwa dalam implementasi politik praktis di lapangan segala 'cara" dihalalkan untuk meraih simpati, menarik empati dan meraup kemenangan. Segala isu apa pun akan tersaji di depan mata. Entahkah hal itu untuk meningkatkan elektabilitas calon yang diusungnya atau pun merendahlan calon lain agar tidak terpilih pada proses pemilihan nanti.

Ketakutan kita bersama bahwa isu-isu SARA yang pernah dilakukan DKI tentu juga akan terjadi di tempat lain meski kita pun sudah bersepakat bahwa kostestasi pemilihan adalah kontestasi gagasan, ide untuk pemberdayaan bukan menggunakan cara-cara yang irasional dan ilegal yang tentu akan merugikan "NKRI". Kita harus terus berupaya bahwa cara-cara inhuman harus kita tinggalkan namun dalam tataran politik praktis hal itu tentu tak dapat kita hindari 100%. 

Kita tetap berusaha sekuat tenaga agar pesta demokrasi itu lebih menonjolkan kualitas gagasan calon untuk membangun daerah atau pun Indonesia pada umumnya bukan lagi pada interese ras, suku atau pun agama. 

Kita berjuang bersama apabila kita mampu melangkah pada titik kritis ini maka proses demokrasi kita akan semakin meningkat kualitasnya.

Isu Mahar Politik

Kita belum selesai dengan persoalan isu SARA dalam pemilihan langsung, saat ini kita dihadapkan dengan persolan yang cukup pelik untuk diatasi adalah menyangkut "mahar politik". Ada partai yang secara terang-terangan menyatakan bahwa partainya tidak mengenal 'mahar' dalam perheltaan pemilihan langsung tahun ini. Ada partai yang samar-samar bahkan ada partai yang menyatakan bahwa bukan 'mahar' melainkan biaya proses politik.

Mungkin ini lebih realistis. Bukan mahar tetapi biaya. Memang kita Indonesia selalu menggunakan "eufemisme" dalam ucapan dan halus atau samar dalam menyatakan yang sebenarnya.

Apabila partai secara transparan menyatakan biaya yang harus ditanggung para kandidiat, saya pribadi berpikir itu realistis. Kita baru keluar dari rumah pun kita pasti membutuhkan ojek. Ojek membutuhkan bensin atau solar. Bensin dan solar membutuhakn biaya. Tentu, perbandingan seperti ini agak sederhana. Namun hal yang sulit harus dibuat sederhana agar mudah dicerna secara transparan.

Hanya mungkin perlu ada regulasi, berapa rupiah biaya politik yang harus ditanggung para kandidat. 

Atas pertimbangan tersebut, saya sendiri bukan aktivis politik cuma pengagum politik dan suka membaca hal-hal politik menyatatakan bahwa biaya atau mahar politik tidak ada salanya. Sebab para pendiri dan penjaga partai politik juga membutuhkan biaya operasional untuk terus menggeraakkan roda organisasi kepartaian agar tetap eksis, dinamis dan berkelanjutan.

Keberlanjutan partai politik tidak akan berjalan memadai apabila dalam memproses, merawat dan membesarkannya tanpa asupan dana yang proporsional dan transparan.

Itu pikiran pribadi saya. Kita boleh berbeda persepsi, pemikiran atau gagasan tentang hal. Dari pada kita saling curiga menyangkut biaya atau mahar politik, lebih baik hal itu dilakukan secara terbuka.

Sudah banyak pembahasan bahwa untuk meminimalisir mahar politik yang menguntukan pihak-pihak tertentu maka kegiatan kepartaian dalam proses demokrasi perlu disiapkan pemerintah. Hanya belum terrealisasi dalam pelaksanaannya.

Kita berharap, suatu saat hal ini tidak lagi menjadi isu negatif melainkan menjadi hal positif untuk mematangkan proses demokrasi pemilihan langsung di Indonesia. 

Bagi saya pribadi, mahar atau biaya politik itu wajar asal dibicarakan dan dilakukan secara terbuka. "Mahar" politik bukan dosa.

Salam berkontestasi secara bermartabat dan berbudaya tanpa menggunakan isu-isu yang memecahbelahkan bangsa kita.

Ende, 13 Januari 2018

Kosmas Lawa Bagho