Desakan Pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Akhir-akhir ini media mainstream atau media arus utama, dan media sosial dihebohkan dengan pernyataan sebagian Anggota Majelis Permusawaratan Rakyat Republik Indonesia ( MPR RI ), mendesak Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk mencopot Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad beberapa hari yang lalu, sontak menjadi pembicaraan dunia maya. Menurut Fadel Muhammad ada beberapa alasan mengapa Menteri Keuangan Sri Mulyani harus di copot. 

Diantaranya yaitu hubungan Sri Mulyani dengan menteri-menteri yang lain di Kabinet Jokowi terutama menteri yang berasal dari partai politik tidak berjalan harmonis, yang kedua yaitu kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani selama ini tidak berjalan dengan baik, terbukti dari penerimaan keuangan Negara menurun dan utang semakin bertambah.

Terlepas dari dua alasan yang diungkapkan oleh Wakil MPR Republik Indonesia, Fadel Muhammad tersebut, tentu publik patut menduga dibalik pernyataan Anggota MPR tersebut dihadapan publik, sehingga muncul kesimpulan untuk meminta Presiden Republik Indonesia Jokowi mencopot Sri Mulyani dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Publik tentu menilai kinerja yang telah dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terhadap kemajuan Indonesia. Ditengah adanya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia semakin membaik, dan publik tentu memberikan penilaian yang sama terhadap apa yang telah Sri Mulyani kerjakan untuk Indonesia selama ini, terlepas dari perdebatan banyak pihak. 

Selain itu terkait dengan tidak baiknya hubungan Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri yang lain di Kabinet Jokowi terutama menteri yang berasal dari partai politik, tidak pernah sampai terdengar ke publik, bahwa adanya konflik yang terjadi antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Menteri yang berasal dari partai politik di ruang publik. Terlihat hubungan diantara para Menteri Jokowi baik-baik saja di ruang publik. 

Bertolak belakang dengan apa yang di ungkapkan oleh Wakil MPR Republik Indonesia Fadel Muhammad, yang dijadikan alasan pencopotan Sri Mulyani dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Terlepas dari adanya desakan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani, publik mengetahui bahwa Anggaran MPR tahun 2022 mengalami penurunan artinya anggaran yang diterima oleh Anggota MPR mengalami pemotongan anggaran. 

Pemotongan anggaran tersebut telah dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa Indonesia sejak 2021 menghadapi lonjakan Covid-19 yang begitu tinggi, sehingga seluruh anggaran mengalami pemotongan untuk penanggan Covid-19, dan pemotongan anggaran ini di semua lembaga, bukan hanya MPR yang mengalami.

Desakan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani jika ditelisik lebih jelas, tentu bukan disebabkan oleh kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kurang baik, dan hubungan dengan menteri yang lain kurang berjalan baik, tetapi lebih kepada motif kepentingan.

Jabatan politik yang melekat pada individu seseorang sulit untuk memisahkannya dari kepentingan, baik itu kepentingan pribadi, kelompok, dan lembaganya, hal ini disebabkan karena berbicara politik adalah berbicara kekuasaan. Politik dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Sehingga di dalam kekuasaan tidak terlepas dari kepentingan politik yang melabeli diri individu.

Adanya desakan pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani adalah upaya yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan untuk membangun kepercayaan di publik bahwa Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan tidak memiliki kemampuan didalam memimpin, khususnya Kementerian Keuangan. 

Sehingga narasi yang dibangun di ruang publik, adalah narasi sulit untuk dipercaya dan diterima oleh publik secara umum, dan tentu publik menilai desakan pencopotan tersebut tidak rasional. 

Desakan pencopotan tersebut hanyalah didasarkan atas kepentingan tertentu, dan bukan berdasarkan kepentingan masyarakat secara umum. 

Era media sosial, yang semakin modern dan berkembang, pemikiran masyarakat semakin berkembang, dengan banyaknya berbagai sumber informasi yang dapat diterima oleh publik. 

Sehingga publik di Era keterbukaan informasi sekarang ini lebih semakin rasional terhadap kebijakan, dan keputusan politik yang diambil oleh elite politik maupun elite kekuasaan.