Aspek-aspek Evaluasi Penting dalam Kebijakan Publik

DISUSUN OLEH:

LARASTIANA DEWI

NPM (21801091123)

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

A. KARAKTERISTIK BUKU

Judul Buku : Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi  

               Dan Formulasi

Pengarang Buku: Hayat, S.A.P., M.SI.

Penerbit Buku : Intrans Publishing

Tempat                   : Malang

Tahun Terbit : 2018

ISBN                                       : 978-602-6293-52-7

Ketebalan Buku                      : xxvi + 134 halaman + cover

Kebijakan Publik, pentingnya kebijakan publik di suatu pemerintahan, karena kebijakan merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan kebijakan ini dibuat untuk menjawab persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku. Dan kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri atau tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat sebagai warga negara yang berperan penting dalam pengambilan suatu kebijakan publik. Masyarakat mempunyai tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab yang sama dalam membangun pemerintahan ini menjadi lebih baik lagi. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintahan karena sangat menentukan sukses atau tidaknya kebijakan public tersebut. Dan untuk mengatasi suatu kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan suatu kebijakan public, masyarakat harus memahami hakikat kebijakan dan dan mekanisme penyaluran aspirasi dalam proses penyusunan maupun pembuatan suatu kebijakan public.

Ada banyak definisi dari para ahli tentang kebijakan public. Salah satunya yaitu didefinisikan oleh Aminuddin Bakry (2010) bahwa kebijakan public adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, public maupun warga negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek yang bertujuan untuk kepentingan public itu semua untuk tercapainya tujuan public tersebut. 

Dan kebijakan public dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintahan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Sebelum melakukan pengambilan kebijakan public terdapat proses yang harus dilakukan diantaranya yaitu kajian secara akademis, praktis, dan politis kemudian dilakukan proses pengambilan kebijakannya. Kebijakan public berfungsi untuk memberikan suatu arah kerja atau kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pembuat kebijakan tersebut.

Penulis memaparkan evaluasi kebijakan publik, karena evaluasi merupakan salah satu bagian penting dalam pengambilan suatu kebijakan public. Evaluasi kebijakan public dapat didefinisikan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara  hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang sudah ditentukan (Darwin, 1994). Didalam evaluasi memiliki sebuah konsep yang harus dilakukan sebelum melakukan evaluasi terhadap pengambilan kebijakan yaitu keluaran kebijakan (policy output), hasil kebijakan (policy outcomes) dan dampak kebijakan (policy impacts).

Jelas bahwa masyarakat membutuhkan sebuah kebijakan public yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kebijakan ini terdapat sebuah penilaian kinerja yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Karena penilaian kinerja ini merupakan suatu proses yang digunakan untuk menentukan apakah seorang karyawan tersebut melakukan pekerjaan dengan baik atau tidak dan apakah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Mengginson, 1981; Mangkunegara,2000). Selain sebagai bentuk penilaian kinerja terhadap pegawai, evaluasi kebijakan ini dapat dijadikan untuk menentukan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pegawai sehingga dapat memberikan nilai positif terhadap pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan.

Dalam buku dijelaskan bahwa pelayanan public memiliki sebuah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi secara signifikan akan berpengaruh terhadap sebuah aspek pelayanan public. Dan diberlakukannya reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan penyelenggara terhadap system pemerintah yang ada erta memberikan kepercayaan terhadap masyarakat agar berpartisipasi dalam program-program pemerintahan. Tentunya masyarakat menginginkan sebuah birokrasi yang baik dalam pelayanan public. Karena masyarakat masih menganggap system birokrasi sekarang masih belum maksimal. Oleh karena itu, agar birokrasi berjalan dengan baik maka harus ada control dalam pelaksanaannya. Control terhadap system dan sumber daya manusia aparatur menjadi penting dalam reformasi birokrasi yaitu melalui penilaian kinerja pelayanan.  

Setiap kebijakan harus dilakukan atas dasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan memiliki tiga aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaannya yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebiajakan. Formulasi kebijakan merupakan konsep untuk merencanakan apa yang akan diputuskan dan diambil kebijakannya. Dalam formulasi kebijakan ada suatu perencanaan yang harus dilakukan dalam kebijakan. Untuk merencanakan suatu perencanaan itu sangat penting dalam menghasilkan sebuah konsep formulasi yang dapat diputuskan atau dirumuskan dalam suatu kebijakan public.