Pemerintahan Presiden Joko Widodo bertekad untuk mengembalikan kekayaan alam Indonesia agar dinikmati rakyatnya sendiri.
Untuk itu, aturan tegas diterapkan pada perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Ketegasan aturan itu salah satunya diterapkan kepada PT. Freeport Indonesia yang telah lebih dari 50 tahun mengeruk emas dari Papua.
Terkait perpanjangan kontrak, Pemerintah setidaknya memiliki lima syarat agar kontrak PT. Freeport dapat diperpanjang.
Pertama, Freeport yang telah mengeruk tambang di Papua selama puluhan tahun diminta untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Papua. Kedua, pemerintah juga meminta agar Freeport dalam kegiatan pertambangannya menggunakan komponen lokal yang lebih besar.
Ketiga, bicara divestasinya kepada pemerintah Indonesia. Keempat masalah royalti, dan kelima kewajiban membangun industri smelter.
Menurutnya, lima syarat tersebut harus dipenuhi Freeport sebelum diputuskan untuk memperpanjang kontraknya.
Melalui berbagai aturan itu, pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya dapat melakukan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Dengan begitu, keberadaan industri asing di dalam negeri juga turut membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia.
Dari lima syarat di atas, pemerintahan Presiden Jokowi akhirnya berhasil melakukan negoisasi ulang terkait saham di Freeeport. Melalui skema divestasi, kini pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham PTFI.
Demi kedaulatan sumber daya alam Indonesia, kita patut dukung langkah Presiden Jokowi di atas. Tegas kepada perusahaan asing adalah bentuk keberpihakkan kepada rakyat sendiri.
